RADAR PALU - Pertumbuhan industri hilirisasi mendorong ekonomi Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah (Sulteng), tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat lokal di kabupaten yang kini berusia 13 tahun ini.
Bupati Delis Julkarson Hehi mendorong perusahaan memperluas penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga.
Delis mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara program A-Talks bersama Brigita Manohara yang ditayangkan melalui kanal resmi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sabtu (12/10/2026) lalu.
Baca Juga: Cerita Mereka yang Berjuang Melahirkan Morowali Utara
Menurut Delis, hilirisasi memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Morut. Daerah ini dua kali mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia, didukung aktivitas industri yang membuka lapangan kerja, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), dan menggerakkan usaha masyarakat.
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah. Pemerintah daerah ingin memastikan kehadiran industri pertambangan dan pengolahan mineral memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.
Delis mengungkapkan, tenaga kerja lokal yang terserap di industri rata-rata baru mencapai 25 persen dari total tenaga kerja yang ada. Lantas mengoreksinya menjadi 30 persen saat dikonfirmasi Radar Palu usai upacara HUT ke-13 Morut, Jumat (23/10/2026).
Baca Juga: Tergugat Mangkir Berkali-kali di PN Palu, Perkara 162/Pdt.G/2026 Dipanggil Lewat Juru Sita
Angka tersebut menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk mempersiapkan sumber daya manusia lokal sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Morut.
"Yang pertama bagaimana hilirisasi ini memberi ruang yang cukup bagi tenaga kerja lokal, juga memberi ruang yang lebih luas lagi bagi UMKM yang ada," ujar Delis.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu mendorong perusahaan agar memberikan kesempatan lebih besar kepada warga setempat. Namun, upaya tersebut juga harus menyesuaikan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja yang tersedia.
Baca Juga: Heboh Biaya Pendaftaran Ketum PSSI Sulteng Rp1 Miliar, Kini Dikoreksi
Karena itu, dia mendorong perusahaan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelatihan sesuai kebutuhan industri.
Delis menyebut PT Nadesico Nickel Industry (NNI) telah membuka peluang bagi anak-anak Morowali Utara untuk mempelajari teknik metalurgi di Institut Teknologi Del (IT-DEL), Toba, Sumatera Utara.
Program tersebut diharapkan mempersiapkan tenaga kerja ahli yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri hilirisasi.
Baca Juga: DPRD Morut Sinkronkan Beasiswa Morut Cerdas dan Berani Cerdas
Peningkatan kompetensi menjadi salah satu langkah untuk memperbesar peluang generasi muda lokal memasuki sektor industri yang berkembang di daerah mereka sendiri.
Selain tenaga kerja, Delis ingin perusahaan memperluas keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok industri.
Menurut dia, aktivitas pertambangan dan hilirisasi membutuhkan berbagai barang dan jasa yang sebenarnya dapat disediakan oleh pelaku usaha setempat.
Baca Juga: Temui Guru di Palu Selatan, Bunda Wiwik Paparkan Agenda Pendidikan Fraksi PKS Sulteng
Kebutuhan ikan, sayur, beras, jasa angkutan, penyewaan truk, hingga alat berat dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat. Jika perusahaan melibatkan pemasok lokal, perputaran uang dari aktivitas industri berpeluang menjangkau lebih banyak pelaku usaha di Morut.
Delis mengungkapkan, keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok industri hingga kini masih minim.
Kondisi tersebut turut menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah industri tidak selalu berjalan seiring dengan penurunan angka kemiskinan.
Baca Juga: Dari Diagnosis ke Kebijakan, Cara Bupati Delis Atasi Masalah Daerah
Karena itu, Delis mendorong perusahaan agar tidak hanya berfokus pada kegiatan produksi, tetapi juga membuka kemitraan yang memberikan ruang bagi usaha masyarakat.
Dia berharap UMKM lokal dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan tumbuh bersama perkembangan industri.
Pertumbuhan ekonomi, lanjut Delis, tidak cukup hanya tercermin dalam peningkatan PDRB. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh pendapatan dan kesempatan usaha yang lebih baik.
Baca Juga: Koperasi Plasma Bukit Pionoto Buol Dilaporkan, Dugaan Maladministrasi dan Dualisme Pengurus
Dia menjelaskan, aktivitas industri dapat meningkatkan perputaran uang di daerah. Namun, tingginya permintaan barang yang tidak diimbangi ketersediaan memadai juga dapat mendorong kenaikan harga.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya menjaga inflasi sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah memperluas kegiatan ekonomi hingga ke pedesaan melalui Program Percepatan Pembangunan Pedesaan atau P3DK.
Baca Juga: Anwar Hafid Ancam Lawan Pengusaha yang Abaikan Lingkungan Morut
Melalui program tersebut, Pemkab Morut mengalokasikan bantuan modal usaha sebesar Rp300 juta per desa di luar dana desa. Bantuan itu diarahkan kepada kelompok perempuan, pemuda, karang taruna, serta kelompok petani dan nelayan.
Delis menyebut sekitar 1.600 UMKM tumbuh selama empat tahun pertama pemerintahannya. Usaha yang berkembang mencakup kuliner, pertukangan, bengkel, salon, penyewaan tenda dan kursi, serta berbagai jasa lainnya.
Namun, pelaksanaan program tersebut belum dapat berlanjut pada 2026 akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
Baca Juga: Klaim JKN Rumah Sakit di Sulteng Jadi Perhatian, Ini yang Dibenahi
Kondisi ini membatasi ruang fiskal pemerintah daerah untuk memperluas dukungan terhadap UMKM dan kegiatan ekonomi pedesaan.
Di tengah pertumbuhan industri, Morut juga menghadapi dampak pengurangan tenaga kerja di sejumlah perusahaan.
Delis menjelaskan, pemerintah daerah berupaya memastikan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) berjalan sesuai regulasi dan hak karyawan terpenuhi. Pemkab berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Direktorat Jenderal Hubungan Industrial, untuk mengawasi proses tersebut.
Baca Juga: Bupati Sigi Titip Promosi Wisata dan UMKM kepada Kontingen ke Toraja
Pada saat bersamaan, Delis berupaya menarik investor baru untuk membuka lapangan kerja. Dia mengungkapkan telah mempresentasikan peluang investasi Morut di hadapan 30 pengusaha asal Provini Fuchow, Tiongkok.
Pemerintah daerah juga mengupayakan agar dua smelter di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) yang tidak beroperasi dapat kembali berjalan melalui kehadiran investor baru.
Delis mengaku menerima laporan Kapolres Morut mengenai peningkatan angka kriminalitas yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan. Karena itu, pembukaan lapangan kerja menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi dampak sosial akibat pengangguran.
Baca Juga: Gubernur Sebut HUT Morut Tak Boleh Dilupakan Kepala Daerah se-Sulteng
Dampak perlambatan aktivitas industri turut dirasakan pelaku usaha kecil di kawasan sekitar industri.
Delis mencontohkan wilayah Bunta dan Bungintimbe yang sebelumnya ramai saat pergantian sif pekerja, tetapi kini lebih sepi. Para pedagang makanan, pemilik kos-kosan, dan pelaku UMKM ikut merasakan perubahan tersebut.
Sekaitan kondisi itu, Delis menekankan pentingnya pengembalian manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan kepada daerah yang menanggung dampaknya.
Baca Juga: IKAD Sigi 2,78, Pemkab Dorong Akses Keuangan UMKM dan Petani
Menurut dia, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tambang perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah pertambangan dan hilirisasi.
Dana yang kembali ke daerah dapat mendukung pembangunan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, serta kebutuhan masyarakat yang terdampak aktivitas industri.
"Sehingga masyarakat merasakan betul, oh ada manfaatnya dari eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di wilayah mereka," ungkap Delis.
Baca Juga: Kejari Palu Serahkan Restitusi Rp77,4 Juta kepada Korban Pelecehan Atlet Panahan
Dia menegaskan, masyarakat tidak boleh hanya menyaksikan aktivitas industri tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.
Delis juga mengangkat persoalan klasifikasi Morut sebagai daerah penghasil dan daerah pengolah.
Menurut dia, sejumlah kawasan industri hilirisasi belum mendapatkan klasifikasi sebagai daerah pengolah karena perusahaan tambang dan perusahaan pengolahan memiliki entitas berbeda.
Baca Juga: Bupati Delis Ajak Gereja Bantu Tekan Kemiskinan di Morut
Klasifikasi itu mengacu Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026 tentang penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah sumber daya alam dan mineral dan batubara tahun 2026.
Delis berharap pemerintah pusat memperkuat regulasi agar daerah yang memiliki pabrik hilirisasi mendapatkan pengakuan sesuai aktivitas industri yang berlangsung di wilayahnya.
Selain keterlibatan tenaga kerja dan UMKM, Delis mengangkat persoalan pembagian hasil dari aktivitas pertambangan dan industri pengolahan mineral.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Dalami Strategi Penguatan Indikasi Geografis Berkelanjutan
Menurut dia, Morut bersama sejumlah daerah lain seperti Morowali menghadapi persoalan klasifikasi wilayah penghasil dan wilayah pengolah nikel. Padahal, aktivitas industri pengolahan atau hilirisasi berlangsung di wilayah tersebut.
Klasifikasi tersebut mengacu Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026 tentang penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah sumber daya alam dan mineral dan batubara tahun 2026.
Delis menjelaskan, perbedaan entitas perusahaan tambang dan perusahaan pengolahan memengaruhi klasifikasi daerah sebagai pengolah.
Baca Juga: Bupati Morut Apresiasi 53 Inovator IGA 2026
Dalam skema yang berlaku, daerah yang memenuhi klasifikasi tersebut berpeluang mendapatkan alokasi dana bagi hasil (DBH) sebesar 8 persen.
"Begitu banyak industri di Morowali dan Morowali Utara, tapi kami tidak diklasifikasikan sebagai daerah pengolah," ungkap Delis.
Delis berharap pemerintah pusat memperkuat regulasi agar daerah yang memiliki pabrik hilirisasi mendapatkan pengakuan sesuai aktivitas industri yang berlangsung di wilayahnya.
Baca Juga: Kapolda Sulteng Silaturahmi ke FKUB, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas dan Berantas Narkoba
Apalagi saat ini Menteri Bahlil mendapatkan tugas baru sebegai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Nah sekarang sudah menjadi kewenangan Pak Menko Hilirisasi. Jadi kami berharap Pak Menko bisa mendengarkan suara daerah," tandasnya.
Harapan Delis hampir bisa terwujud setelah Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyebut Morut dan Morowali akan segera masuk dalam daftar daerah pengolah.
Baca Juga: Karhutla Poso Ditangani hingga Dini Hari, Ini Tantangan Petugas
"Alhamdulillah, kepada seluruh masyarakat Morowali Utara, Bapak Menteri ESDM telah menyetujui bahwa Morowali Utara dan Morowali masuk kategori daerah pengolah. Ini perlu saya sampaikan," ujarnya.
Pernyataan Anwar Hafid itu mengemuka saat dia memimpin upacara peringatan HUT ke-13 Morut, Jumat (23/10/2026).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjanji akan segera merevisi Kepmen ESDM 157/2026 terkait pembagian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan.
Baca Juga: Tim Pengabdian Untad Edukasi Pemilahan Sampah Organik dan Penggunaan Biokomposter di Fakuktas Teknik
Janji tersebut disampaikan Bahlil dalam pertemuan di Jakarta dengan Gubernur Anwar Hafid beserta jajaran DPRD Sulteng, Rabu (19/8/2026).
Jika janji Menteri Bahlil tidak meleset, maka Morut dan Morowali akan mendapatkan tambahan DBH sumber daya alam pertambangan masing-masing 4 persen.
Dengan begitu, Morut dan Morowali berhak mendapatkan DBH masing-masing 20 persen dari yang sebelumnya sebagai daerah penghasil yakni 16 persen.
Baca Juga: Bank Sulteng Minta Maaf soal Gangguan Layanan Digital, Biaya Transfer Antarbank Ditanggung
Bagi pemerintah daerah, tambahan pendapatan tersebut dapat memperluas kemampuan membiayai pembangunan dan menangani persoalan yang muncul akibat aktivitas industri.
"Sangat signifikan besarnya. Ratusan miliar yang bisa kami dapatkan. Nah ini persoalan hari ini secara faktual industri itu ada di tempat kami," kata Delis.
Delis juga mengusulkan penerapan skema partisipasi daerah dalam produksi mineral, menyerupai participating interest pada sektor minyak dan gas bumi.
Baca Juga: Morut Terima Bantuan 55 Pompa Air dan 6 Traktor untuk Petani
Menurut dia, kebijakan tersebut dapat memperkuat manfaat ekonomi yang kembali ke daerah penghasil sumber daya alam.
Delis turut mengungkap persoalan DBH kurang bayar atau kurang salur yang selama ini membantu keuangan daerah.
Pada awal masa pemerintahannya, Pemkab Morut harus membayar utang pekerjaan tahun sebelumnya sekitar Rp75 miliar.
Baca Juga: Polemik Kapal PELNI, Komisi III DPRD Sulteng Desak Evaluasi RIP Teluk Palu
Dia menyebut pemerintah daerah tidak mengalami defisit selama periode 2021-2025, salah satunya karena transfer DBH kurang bayar pada November dan Desember.
Namun, ketika transfer tersebut tidak lagi diterima pada akhir tahun, pemerintah daerah menghadapi kesulitan membiayai sejumlah program prioritas.
"Kami selalu tertolong dari transfer DBH kurang salur di November dan Desember. Hari ini kami kesulitan karena ini tidak tertransfer lagi di akhir tahun," katanya.
Baca Juga: Wakil Bupati Morowali Tekankan Kinerja OPD dan Antisipasi Dampak El Nino
Lebih jauh Delis mengurai strategi pelibatan sektor swasta untuk membantu daerah.
Untuk memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah, Pemkab Morut membentuk forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) pada 2026.
Forum itu dibentuk untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan membangun kemandirian masyarakat.
Baca Juga: Diskon Pajak Kendaraan Kembali Dibuka, Samsat Siapkan Berbagai Titik Pelayanan
Delis menjelaskan, sebelumnya program perusahaan dan prioritas pemerintah daerah belum terkoordinasi dengan baik.
Melalui forum tersebut, pemerintah ingin menyelaraskan dukungan perusahaan tambang dan industri hilirisasi dengan kebutuhan masyarakat.
"Selama ini jalan masing-masing, jalan sendiri-sendiri. Tidak terkonsentrasi dan tidak ter-guidance dengan baik," ungkapnya.
Baca Juga: Kejati Sulteng Tahap II Korupsi Pajak Tambang, Mantan Kepala Bapenda Donggala Resmi Ditahan
Di luar persoalan tenaga kerja dan pendapatan daerah, Delis mengingatkan bahwa sumber daya alam tidak dapat menjadi tumpuan ekonomi selamanya.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda Morut memiliki keterampilan dan daya saing ketika menghadapi perubahan ekonomi.
Pemkab Morut memberikan beasiswa kepada sekitar 3.000 mahasiswa setiap tahun. Pemerintah juga mengirimkan generasi muda untuk mengikuti pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan industri serta program pendidikan di Tiongkok.
Baca Juga: Dishub Morut Hentikan Sementara Aktivitas Jalan Hauling PT GMM
Pada 2026, pemerintah daerah memberangkatkan delapan peserta ke Tiongkok dan merencanakan pengiriman 20 peserta pada tahun berikutnya.
Selain beasiswa, Pemkab Morut menyediakan pelatihan vokasi gratis bagi anak muda yang ingin langsung bekerja. Program tersebut mencakup pelatihan pengelasan, operator alat berat, dan bahasa Mandarin.
Dalam pelatihan bahasa Mandarin, pemerintah melatih 70 peserta dan meluluskan 62 orang dengan kualifikasi HSK 3 dan HSK 4.
Baca Juga: Kepala Jasa Raharja Sulteng Disambangi Direktur Radar Palu, Bahas Isu Strategis dan Peran Media
Pemerintah daerah juga memberikan dukungan kepada anak muda yang ingin membuka usaha melalui program pemberdayaan UMKM.
Dengan berbagai jalur tersebut, pemerintah berupaya memperluas kesempatan generasi muda, baik untuk melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja, maupun membangun usaha sendiri.
"Generasi muda kami yang kuliah kami berikan beasiswa. Anak muda kami yang tidak mau kuliah tapi mau bekerja kami berikan pelatihan vokasi. Dan ini gratis," jelas Delis.
Baca Juga: Bertarung Tanpa Dukungan Dana dari Provinsi, Tumbangkan Master Catur, Menunggu Predikat MN
Fokus pembangunan sumber daya manusia juga tercermin dalam sektor pendidikan.
Delis menyebut Morut menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai kabupaten dengan mutu pendidikan terbaik kedua di Sulawesi.
Dia juga menyebut Pemkab Morut menerima empat penghargaan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Baca Juga: Cegah Korupsi, Hendrik Pagiling Minta Evaluasi Zona Integritas Rutin
Menurut Delis, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama pemerintah daerah, tenaga pendidik, orang tua, siswa, dan mahasiswa.
Meski demikian, dia mengakui masih terdapat gedung sekolah yang belum memenuhi kondisi ideal. Pemerintah terus mendorong perbaikan melalui program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat, dukungan pemerintah daerah, dan keterlibatan perusahaan.
Delis menuturkan, pengalamannya mengikuti program pendidikan kepemimpinan yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional bersama Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore turut memperkuat pandangannya mengenai pentingnya investasi pendidikan.
Baca Juga: Gubernur Anwar Pastikan Ruas Jalan Ganda-Ganda–Towi Dibeton Bulan Ini
Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar dua minggu itu, dia mendengar pemaparan mantan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong mengenai kepemimpinan visioner dan pengembangan sumber daya manusia.
Delis mengutip penjelasan mengenai besarnya alokasi pendidikan Singapura pada awal kemerdekaan sebagai salah satu pelajaran tentang pentingnya pembangunan manusia bagi kemajuan sebuah negara.
Delis turut mendorong sektor pertanian dan perikanan sebagai alternatif sumber penghasilan masyarakat di luar industri pertambangan.
Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Buol Tuntaskan Pelepasan Lahan Sekolah Rakyat
Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan lahan yang tersedia agar masyarakat dapat mengembangkan kegiatan pertanian.
Delis juga merancang program 1 juta bibit sawit untuk rakyat, meskipun pelaksanaannya masih tertunda akibat keterbatasan anggaran.
Di sektor perikanan, pemerintah mendorong budidaya ikan laut dan air tawar.
Baca Juga: Pemkab Morowali Siapkan Gedung Eks DPRD untuk Kantor Sementara Pengadilan Negeri
Delis juga melihat peluang bagi peternak ayam, produsen telur, dan pelaku usaha perikanan untuk memasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia berharap dapur penyedia makanan dapat terhubung langsung dengan produsen lokal sehingga peluang usaha tersebut turut menggerakkan perekonomian masyarakat Morut.
Selain pertanian dan perikanan, pemerintah daerah menjajaki pengembangan energi terbarukan.
Baca Juga: Krisis Daya Listrik, PLN Andalkan Interkoneksi PLTD Sidera–Palu
Delis menyebut PLTS berkapasitas setengah megawatt telah diresmikan sebagai percontohan transisi energi di sektor pertambangan.
Pemkab juga menjajaki pengembangan PLTS berkapasitas 200 megawatt yang diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi dan membuka peluang kerja.
Berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari strategi untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi agar masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada nikel.
Baca Juga: Taman GOR Palu Ditargetkan Rampung Akhir 2026, Dinas PU Optimistis Bisa Digunakan Tahun Depan
Delis menyebut pemerintah daerah terus berupaya menekan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan perluasan akses pelayanan publik.
Dia mengungkapkan, angka kemiskinan Morut turun sekitar 4 persen selama empat tahun pertama pemerintahannya.
Dengan jumlah penduduk sekitar 150 ribu jiwa, Delis memperkirakan capaian tersebut setara dengan 6.000 orang yang keluar dari kemiskinan.
Baca Juga: BRI Poso Salurkan 50 Paket Pendidikan YBM BRILiaN untuk Madrasah di Poso
Pemerintah daerah, kata Delis, akan terus berupaya menekan angka kemiskinan agar manfaat pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan masyarakat.
Namun, dia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi maupun penghargaan. Pemerintah harus memastikan hasil pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi kehidupan warga.
"Saya tipikal orang yang bekerja dan berharap bagaimana dampak nyata program ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Akibat Kasus Tanpa Kepastian, Kuasa Hukum Terlapor Surati Kapolres Touna, Kapolda Hingga Mabes Polri
Di usia Morut saat ini, Delis bersama Wakil Bupati Morut Djira Kendjo memiliki sejumlah target pembangunan yang ingin diwujudkan sebelum mengakhiri masa jabatan periode kedua mereka.
Delis ingin seluruh jalan penghubung antardesa berada dalam kondisi layak dan beraspal. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, derajat kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta konektivitas antarwilayah.
Delis turut menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas agar masyarakat mendapatkan akses layanan pemerintah secara lebih mudah.
Baca Juga: Hari Santri Morut, Delis Tekankan Ilmu dan Akhlak
Dia bilang, pembangunan tersebut merupakan warisan yang harus ditinggalkan seorang pemimpin bagi daerah dan masyarakatnya.
"Seorang pemimpin tidak akan diingat dari hartanya. Tapi seorang pemimpin akan diingat dari karyanya," sebut Delis. (***)
Editor : Ilham Nusi