RADAR PALU – Perluasan akses layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta masyarakat perdesaan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah. Upaya ini didorong untuk membuka peluang pembiayaan usaha sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian ialah capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Sigi tahun 2025 yang berada pada angka 2,78. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan strategi perluasan akses keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sigi yang dibuka Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, di Aula Kantor Bupati Sigi, Senin (26/10/2026).
Baca Juga: Sigi Siapkan Peluang Investasi Pabrik Kakao, Sidera dan Oloboju Jadi Kandidat Lokasi
Rizal mengatakan, perluasan akses keuangan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan agar layanan yang tersedia dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau berperan penting dalam mendukung pengembangan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Melalui forum ini, saya berharap kita dapat mengidentifikasi berbagai kendala, menggali potensi daerah, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan inklusi keuangan,” ujar Rizal.
Ia menilai pelaku UMKM, petani, dan masyarakat perdesaan perlu mendapat perhatian dalam penyusunan program percepatan akses keuangan. Kelompok tersebut membutuhkan dukungan yang sesuai dengan karakteristik usaha dan kondisi ekonomi masing-masing.
Bagi pelaku UMKM, kemudahan memperoleh layanan keuangan dapat membuka peluang pengembangan usaha. Sementara bagi petani, akses pembiayaan yang sesuai kebutuhan berpotensi membantu mendukung kegiatan produksi dan pengembangan usaha tani.
Namun, perluasan akses keuangan tidak cukup hanya dengan menyediakan layanan. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat, termasuk keterjangkauan layanan dan kesesuaian produk keuangan dengan kebutuhan pengguna.
Karena itu, Rizal meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memperkuat koordinasi untuk menyusun program yang selaras dengan potensi ekonomi Kabupaten Sigi.
