RADAR PALU - Sejarah pemekaran Kabupaten Morowali Utara (Morut) bukan hanya cerita tentang tokoh politik dan perjuangan di gedung parlemen. Di balik lahirnya daerah otonom ini, ada pedagang pasar yang menyisihkan uang jualan, tokoh yang rela berutang, serta warga Bungku Utara dan Mamosalato yang datang ke Jakarta untuk menyuarakan persetujuan pemekaran.
Setelah Morut berusia 13 tahun, 23 Oktober 2026, Ketua Forum Percepatan Pemekaran Kabupaten Morowali Utara (FPPKMU), Yusril Ibrahim, masih mengingat pengorbanan mereka.
Perjuangan tersebut, kata Yusril, membuktikan bahwa keinginan membangun daerah tumbuh dari masyarakat yang mungkin tak punya banyak uang, tetapi memiliki kepedulian besar terhadap masa depan wilayahnya.
Baca Juga: Heboh Biaya Pendaftaran Ketum PSSI Sulteng Rp1 Miliar, Kini Dikoreksi
Menurut Yusril, perjuangan pemekaran berawal dari polemik pemindahan ibu kota Kabupaten Morowali dari Kolonodale ke Bungku.
Undang-Undang Nomor 51/1999 mengamanatkan Kolonodale sebagai ibu kota sementara dan Bungku sebagai ibu kota definitif.
Ketentuan tersebut memunculkan persoalan di tengah masyarakat. Warga Kolonodale ingin mempertahankan kedudukan Kolonodale sebagai pusat pemerintahan, sedangkan masyarakat Bungku menginginkan pemindahan ibu kota segera terlaksana.
Baca Juga: Anwar Hafid Kenang Perjuangan Berat Pemekaran Morowali Utara
Perbedaan sikap masyarakat kemudian memicu gejolak, yang menurut Yusril, berlangsung setelah Bungku secara resmi difungsikan sebagai ibu kota oleh mendiang pelaksana tugas Bupati Morowali, Datlin Tamalagi, 2 Mei 2006.
"Selaku pelaksana tugas Bupati Morowali, tidak ada jalan lain bagi mendiang Pak Datlin Tamalagi untuk menolak memindahkan roda pemerintahan, sesuai amanat Undang-Undang 51 tahun 1999," kata Yusril saat ditemui Radar Palu di Kolonodale, Minggu (25/10/2026).
Gejolak terus berlanjut, kemudian memuncak pada peristiwa pembakaran mobil, Desember 2012. Peristiwa itu, kata Yusril, menggambarkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap situasi yang mereka hadapi.
Baca Juga: Temui Guru di Palu Selatan, Bunda Wiwik Paparkan Agenda Pendidikan Fraksi PKS Sulteng
Pergolakan itulah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya dorongan untuk memperjuangkan pembentukan daerah otonom baru di wilayah utara Morowali.
Dalam perjalanan memperjuangkan pemekaran, Yusril menyebut sejumlah tokoh yang memberikan dukungan, meskipun tidak selalu tampil di garis depan.
Salah satunya adalah almarhum Idam Ibrahim, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Syahbandar Kolonodale.
Baca Juga: Gubernur Sebut HUT Morut Tak Boleh Dilupakan Kepala Daerah se-Sulteng
Karena berstatus aparatur sipil negara, Idam tidak banyak menampilkan perannya secara terbuka.
Namun, menurut Yusril, dukungan Idam sangat berarti, terutama melalui penyediaan fasilitas dan pemanfaatan jaringan relasi yang dimilikinya.
"Peran almarhum Idham Ibrahim sangat berarti dalam membuka jalan perjuangan pemekaran hingga ke tingkat pusat. Fasilitas sampai jaringan relasi dia gunakan betul-betul bermanfaat," kenangnya.
Baca Juga: Koperasi Plasma Bukit Pionoto Buol Dilaporkan, Dugaan Maladministrasi dan Dualisme Pengurus
Selain Idam, Yusril mengingat kontribusi Warda Dg. Mamala, yang saat itu menjadi anggota DPRD Morowali.
Dia bilang, FPPKMU menerima undangan untuk bertemu Gubernur Sulawesi Tengah saat itu, Longki Djanggola. Masalahnya, mereka terkendala biaya perjalanan dan operasional.
Dalam situasi tersebut, Warda Mamala yang kini Ketua DPRD Morut, turun membantu. Dia menyumbangkan Rp30 juta untuk mendukung perjuangan.
Baca Juga: Gubernur Anwar Pastikan Ruas Jalan Ganda-Ganda–Towi Dibeton Bulan Ini
Namun, ada kisah di balik uang itu. Menurut Yusril, Warda meminjam dana tersebut dari ayahnya.
"Yang menjadi asyik diceritakan, karena uang ini bukan uang pribadinya Ibu Warda. Ternyata uang itu dia pinjam dari bapaknya," kata Yusril.
Setelah bertemu dengan Gubernur, perjuangan FPPKMU berlanjut dengan memperluas komunikasi ke tingkat pusat.
Baca Juga: Konsolidasi di Morowali Utara, Safri Targetkan PKB Sulteng Rebut Kursi DPR RI
Yusril menyebut jaringan yang dibangun almarhum Idam Ibrahim turut membantu membuka akses perjuangan melalui DPR RI, termasuk melalui anggota DPR RI Muhidin Said.
Dalam proses tersebut, FPPKMU mengerahkan berbagai unsur masyarakat untuk mengawal aspirasi pembentukan Morut.
Yusril tak menampik perjalanan menuju pembentukan Morut merupakan hasil keterlibatan banyak pihak. Dukungan tokoh politik, tokoh masyarakat, dan jaringan di tingkat pusat saling melengkapi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Embarkasi Haji Palu Ditargetkan Beroperasi 2027, Kesiapan Capai 90 Persen
Selain Idham dan Warda, Yusril menyebut nama lain, mulai dari Ferry Siombo sebagai Sekretaris FPPKMU, almarhum Tanwir Lamaming sebagai Bendahara FPPKMU, serta tokoh masyarakat Kolonodale di antaranya Baharuddin Hi. Madjid, Syarifudin Hi. Madjid, Atha Mahmud, dan Jabar Lahadji.
Sejumlah tokoh senior juga memberikan dukungan dan motivasi, antara lain mantan Bupati Morowali almarhum Andi Muhamad, mendiang Ten Marunduh dan Hambuako, Raymmond Monsangi, Siwa Tamanampo, Jhony Badu, dan mantan Ketua DPRD Morowali Zainal Abidin.
Menurut Yusril, para tokoh senior tersebut memberikan dorongan moral agar perjuangan terus berjalan hingga mencapai Komisi II DPR RI yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri dan pemekaran daerah.
Baca Juga: IMIP Salurkan Bantuan Sarpras ke Poktan Binaan Baru
"Mereka ini merupakan garis terdepan yang aktif memotivasi kami sampai masuk ke Komisi II DPR RI. Saat ini Pak Hambuako, Idham Ibrahim, Baharudin Madjid, dan Tanwir Lamaming telah mendahului kami," katanya.
Dukungan yang paling membekas bagi Yusril justru datang dari pedagang Pasar Kolonodale.
Para penjual sayur, tomat, dan ikan ikut mengumpulkan uang secara sukarela. Mereka menyisihkan penghasilan yang sehari-hari digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Baca Juga: Rico Djanggola Ajak Pemuda Palu Jadi Agen Perubahan di Momentum Sumpah Pemuda
Yusril mengingat kelompok penjual sayur menyumbangkan sekurangnya Rp500 ribu, sementara kelompok penjual ikan mengumpulkan Rp1 juta. Uang tersebut diserahkan kepada almarhum Tanwir Lamaming, bendahara FPPKMU.
"Mereka itu cuma menjual tomat, menjual sayur dan lain sebagainya, tapi bisa menyumbang satu orang itu Rp500 ribu," tutur Yusril.
Menurut dia, penghasilan sebagian pedagang hanya sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu sehari. Namun, keterbatasan itu tidak menghalangi mereka membantu perjuangan pemekaran.
Baca Juga: BRI Cabang Ampana Kobarkan Semangat Sumpah Pemuda ke-98, Patriotik Gigih Berempati untuk Indonesia
Cerita Yusril dibenarkan Edi Setiawan, putra dari Nurhana Dg. Materi, seorang pedagang ikan kering di Pasar Kolonodale.
Menurut Edi, ibunya pernah menyumbang Rp750 ribu untuk perjuangan pemekaran. Dana itu, kata dia, merupakan bentuk kepedulian terhadap perjuangan pemekaran Morut.
"Waktu itu mamaku menyumbang uang Rp750 ribu ditambah ikan kering 1 kilogram. Jadi semua penjual di Pasar Kolonodale ikut berkontribusi supaya Morowali Utara bisa segera terbentuk," ujar Edi di Kolonodale, Rabu (28/10/2026).
Baca Juga: Morut Terima Bantuan 55 Pompa Air dan 6 Traktor untuk Petani
Pengorbanan para pedagang tersebut, kata Yusril, tidak boleh tenggelam apalagi hilang dari catatan sejarah Morut.
Yusril mengaku masih berhubungan dengan sejumlah pedagang yang dahulu membantu perjuangan pemekaran. Ketika mengunjungi pasar, dia masih bertemu dengan orang-orang yang ikut memberikan dukungan pada masa itu.
"Menurut saya, mereka inilah yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah karena jasa-jasa mereka," tuturnya.
Baca Juga: Aksi Sumpah Pemuda di Palu, Mahasiswa Tuntut Karhutla Jadi Bencana Nasional
Tidak hanya uang, masyarakat lainnya juga mengumpulkan nasi bungkus, beras, dan kebutuhan lainnya untuk mendukung perjuangan itu.
Yusril berharap pemerintah daerah memberi perhatian kepada masyarakat yang ikut memperjuangkan kelahirannya.
"Rasa kebersamaan, semangat untuk membangun Morowali Utara ini sampai ada itu dimulai dari masyarakat kecil," tandasnya.
Baca Juga: DPRD Morut Sinkronkan Beasiswa Morut Cerdas dan Berani Cerdas
Perjuangan pemekaran tidak hanya berlangsung di Kolonodale. FPPKMU juga harus meyakinkan masyarakat Bungku Utara dan Mamosalato agar bersedia bergabung dengan Morut.
Menurut Yusril, sebagian masyarakat di dua kecamatan tersebut semula enggan berpisah dari Kabupaten Morowali karena hubungan historis.
Melalui pendekatan sejumlah tokoh, termasuk Syahabudin Dg. Paware dan Abudin Halilu, FPPKMU membangun komunikasi dengan kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Baca Juga: Operasi Patuh Tinombala 2026 Kedepankan Edukasi, Polisi Diminta Humanis
Mereka kemudian dibawa ke Jakarta untuk menyampaikan langsung persetujuan bergabung dengan kabupaten baru kepada Komisi II DPR RI.
"Kemudian kami bawa mereka ke Jakarta. Mereka lah yang berbicara langsung kepada Komisi II pada saat itu," kata Yusril.
Dia menyebut dukungan masyarakat Bungku Utara dan Mamosalato sebagai salah satu catatan penting dalam sejarah pemekaran Morowali Utara.
Baca Juga: Klaim JKN Rumah Sakit di Sulteng Jadi Perhatian, Ini yang Dibenahi
Kini, setelah Morut berdiri sebagai daerah otonom, Yusril mengingatkan bahwa harapan masyarakat belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam pembangunan Bungku Utara dan Mamosalato.
Menurutnya, perjuangan dahulu membawa harapan agar masyarakat di dua kecamatan tersebut menikmati pembangunan yang lebih baik. Namun, manfaat yang diharapkan belum sepenuhnya terasa.
"Keinginan kita untuk membangun Bungku Utara dan Mamosalato itu lebih bagus, tapi mungkin sampai saat ini belum terasakan sepenuhnya oleh masyarakat di sana," ujarnya.
Baca Juga: BRI Parigi Peringati Sumpah Pemuda ke-98, Dirut BRI: Pemuda untuk Indonesia
Yusril menambahkan, sejarah pemekaran Morut seharusnya tidak berhenti pada cerita tentang siapa yang memimpin atau siapa yang kemudian menduduki jabatan pemerintahan.
Dia bilang, sejarah tersebut juga perlu mengingat orang-orang yang memberikan dukungan dengan kemampuan terbatas, tetapi memiliki kepedulian besar terhadap masa depan daerah.
"Penghargaan pemerintah itu bukan kepada orang per orang, tetapi bagaimana membangun daerah ini semakin baik, mulai dari penataan wajah ibu kota Kolonodale hingga infrastruktur di wilayah Bungu Utara dan Mamosalato," sebut Yusril. (***)
Editor : Ilham Nusi