RADAR PALU - Serikat Petani Indonesia (SPI) Wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) dan DPC SPI Morowali Utara (Morut) menolak ekspansi perkebunan kelapa sawit PT Bhayr Multi Morowali (BMM) di Kecamatan Soyo Jaya.
SPI meminta pemerintah menghentikan sementara aktivitas pembukaan lahan PT BMM karena khawatir ekspansi perkebunan tersebut memicu konflik agraria, tumpang tindih lahan garapan, serta kerusakan lingkungan.
Ketua DPC SPI Morut, Ovir Julius Pagalu, melalui siaran pers yang diterima Radar Palu, Kamis (16/9/2026), mengatakan persoalan PT BMM tidak sebatas pembukaan lahan perkebunan.
Baca Juga: Wabup Morut Tekan OPD Tuntaskan Temuan BPK
Menurut dia, aktivitas tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan ruang hidup masyarakat Soyo Jaya.
Ovir mengatakan petani Soyo Jaya selama ini mengandalkan tanaman kakao dan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dia menyebut ekspansi perkebunan skala besar berpotensi mengubah pola ekonomi masyarakat yang selama ini bertumpu pada pertanian mandiri.
"Petani di Soyo Jaya selama ini menggantungkan hidup dari tanaman kakao dan pangan lokal. Kita tidak bisa membiarkan petani mandiri berubah menjadi buruh di tanahnya sendiri akibat desakan ekspansi ini," tegas Ovir.
Tak hanya itu, SPI juga mempersoalkan potensi dampak pembukaan lahan terhadap sumber air dan sungai yang masyarakat gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
"Pembukaan lahan masif oleh PT BMM tidak hanya memicu tumpang tindih dengan lahan garapan warga, tetapi juga merusak sumber-sumber air bersih dan sungai yang vital bagi kehidupan sehari-hari." tambah Ovir.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW SPI Sulteng, Karsena Aristoteles, mempertanyakan tata kelola agraria dalam aktivitas PT BMM di Soyo Jaya.
