RADAR PALU - Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Subhan Basir menyebut Pemerintah Provinsi mendorong penurunan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission. Salah satu upaya yang dilakukan yakni pemantauan dan evaluasi pengelolaan lingkungan melalui platform Aksara.
Hal ini disampaikan Subhan dalam acara pelatihan penurunan emisi GRK melalui aplikasi Aksara yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika Palu, Kamis (21/8/20205).
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Tim Sekretariat Low Carbon Development Indonesia (LCDI) yang hadir secara Daring serta akademisi Universitas Tadulako Kepala BPPI Seksi Wilayah 2 Palu dan perwakilan Bappeda dari 12 kabupaten satu kota se Sulawesi Tengah.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 bahwa pembangunan rendah karbon (PRK) menjadi bagian dari kerangka kontribusi Indonesia terhadap penurunan emisi GRK guna menekan kenaikan suhu secara global serta perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan,” katanya.
PRK ini merupakan upaya membangun secara berkelanjutan dengan mengurangi efek GRK dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. PRK ini merupakan komitmen untuk mencapai tujuan berkelanjutan SDGs 13 yaitu aksi iklim.
Hal ini sejalan dengan visi Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai wilayah pertanian dan industri berbasis sumber daya alam yang maju sejahtera dan berkelanjutan. “Kata berkelanjutan ini juga mengukuhkan bahwa dalam 20 tahun ke depan perencanaan pembangunan Sulawesi Tengah mutlak dilaksanakan dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam jangka panjang,” jelasnya.
Salah satu indikator sasaran visi Sulawesi Tengah yakni penurunan emisi GRK menuju Net Zero Emission. “Kami pelatihan ini memberikan hasil yang baik untuk peningkatan pembangunan di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Program Manager RBP GCF REDD+ Sulteng Edy Wicaksono mengatakan,aplikasi AKSARA merupakan aplikasi dikembangkan oleh Bappenas untuk mendukung pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Aplikasi ini digunakan oleh pemerintah daerah, khususnya Bappeda kabupaten dan kota, sebagai instrumen dalam memasukkan data terkait capaian penurunan emisi.
"Melalui pelatihan, staf Bappeda diharapkan mampu membuat laporan GRK secara mandiri. Target utama dari aplikasi ini adalah membangun sistem basis data nasional memuat informasi mengenai tingkat penurunan emisi GRK secara terintegrasi," tutur Edy.
Edy mengatakan, kegiatan pelatihan tersebut berkaitan erat dengan proyek RBP GCF (Result Based Payment – Green Climate Fund). GCF merupakan lembaga keuangan internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghimpun dan menyalurkan dana iklim. "Indonesia, karena kontribusinya dalam penurunan emisi global, mendapatkan insentif berupa kompensasi keuangan. Sulawesi Tengah menjadi salah satu penerima manfaat, dengan alokasi dana sekitar Rp43 miliar digunakan untuk mendukung berbagai program lingkungan," tuturnya.
Edy mengatakan, dana tersebut dialokasikan untuk tujuh ruang lingkup kegiatan, antara lain rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan hutan lestari, pemberdayaan masyarakat, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penguatan komunitas iklim, serta penyusunan instrumen dan kebijakan REDD+ di tingkat daerah.
"Pemilihan wilayah prioritas, termasuk Sulawesi Tengah, didasarkan pada potensi hutan masih cukup baik serta tingkat kerentanan terhadap aktivitas yang berisiko menimbulkan emisi," katanya.
Lebih lanjut Edy mengatakan, secara kebijakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan hijau. Hal ini tercermin dalam dokumen RPJMD, rencana pembangunan berkelanjutan, serta instrumen kebijakan lainnya yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
"Di tingkat lapangan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) juga melaksanakan program yang memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi, meskipun dukungan pendanaan dari proyek seperti RBP GCF sangat membantu memperkuat implementasi," katanya.
Edy menambahkan, isu kehutanan yang menonjol di Sulawesi Tengah antara lain lahan kritis akibat deforestasi, aktivitas tambang, perkebunan kelapa sawit, serta potensi karhutla di beberapa wilayah seperti Poso, Morowali Utara, dan Tojo Una-Una. Jika dibandingkan, kerusakan akibat industri tambang dan perkebunan skala besar dinilai lebih signifikan dibandingkan penebangan oleh masyarakat.
"Dengan dukungan dana Rp43 miliar selama dua tahun, diharapkan kinerja penurunan emisi dapat tercapai secara optimal sehingga membuka peluang tambahan insentif internasional di masa mendatang," pungkasnya. (ril)
Editor : Syahril.