DPRD Sulteng Usulkan Perpanjangan Masa Kerja Pansus Konflik Agraria Tolitoli
RADAR PALU - Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan perpanjangan masa kerja guna menuntaskan pembahasan konflik agraria yang melibatkan masyarakat transmigrasi dengan dua perusahaan perkebunan di Kabupaten Tolitoli.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Pansus PKA DPRD Sulteng, Mohammad Nurmansyah Bantilan, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Palu, Selasa (3/6/2026).
Menurut Bantilan, pansus dibentuk enam bulan lalu berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dengan tugas meneliti, mengkaji, serta mencari solusi atas konflik agraria antara PT Total Energi Nusantara dan PT Mitra Mulia Perkasa dengan masyarakat transmigrasi di Kecamatan Lampasio dan wilayah sekitarnya di Kabupaten Tolitoli.
Baca Juga: DPRD Sulteng Bentuk Kembali Dua Pansus untuk Tuntaskan Konflik Agraria dan Inventarisasi Aset
Selama masa kerja tersebut, pansus telah melaksanakan berbagai agenda, mulai dari rapat internal, rapat dengar pendapat, pengumpulan data, verifikasi dan validasi dokumen, hingga peninjauan lapangan ke lokasi sengketa.
Selain itu, pansus juga melakukan konsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta serta berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Namun demikian, Bantilan mengungkapkan bahwa hingga berakhirnya masa kerja enam bulan yang telah ditetapkan, pansus belum dapat menyelesaikan tugasnya secara menyeluruh maupun menyusun laporan akhir yang memuat rekomendasi final terkait penyelesaian konflik tersebut.
Baca Juga: Bunda Wiwik Apresiasi Pemprov Sulteng Raih WTP ke-13 Berturut-turut, Dorong Peningkatan PAD
“Pansus belum dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban ini hingga tuntas serta belum dapat menyusun laporan akhir yang memuat rekomendasi yang final dan komprehensif,” ujar Bantilan dalam laporannya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan perlunya perpanjangan masa kerja pansus.
Salah satunya adalah kompleksitas persoalan yang melibatkan wilayah cukup luas dengan berbagai persoalan tumpang tindih perizinan, penguasaan lahan, serta sejarah kepemilikan tanah yang panjang.
