RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) meneguhkan komitmen menjaga keamanan daerah dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh ada di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (2/9/2025).
Pertemuan yang membahas isu nasional terkait aksi demonstrasi ini dipimpin Wakil Bupati Morut H. Djira Kendjo didampingi Sekkab Morut Musda Guntur. Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Morut Hj. Megawati Ambo Asa, Kapolres Morut AKBP Reza Khomeini, Danramil 1311-03 Petasia Kapt. Inf. Amrul, serta perwakilan Kejari Morut.
Wabup Djira menegaskan, menyampaikan aspirasi adalah hak warga negara, namun harus dilakukan dengan cara bertanggung jawab.
"Aspirasi masyarakat dijamin undang-undang, tetapi tetap ada batas agar tidak merugikan orang lain. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci menjaga daerah tetap aman dan kondusif," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. "Intinya, pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya," tegas Djira.
Kapolres Morut mengapresiasi masyarakat yang dinilai solid menjaga stabilitas daerah. Ia mengingatkan agar persoalan diselesaikan secara bijak agar tidak memicu keresahan.
"Masalah kecil yang dibiarkan bisa berkembang menjadi konflik. Karena itu, komunikasi antara aparat dan masyarakat harus diperkuat," ungkap Reza.
Dalam rakor ini juga ditegaskan bahwa penyampaian aspirasi secara anarkis tidak bisa dibenarkan. Tindakan merusak fasilitas umum atau menciptakan ketidaknyamanan hanya merugikan masyarakat sendiri.
Sejumlah tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat turut memberi masukan. Mereka menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap isu-isu yang beredar, terutama di media sosial.
"Media sosial sering menjadi pintu masuk penyebaran informasi yang bisa memecah belah persatuan. Karena itu, semua pihak perlu bekerja sama untuk mencegahnya," ujar salah satu tokoh masyarakat.(ham)