RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat strategi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui evaluasi Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, rumah sakit, hingga tenaga kesehatan.
Pertemuan evaluasi tersebut dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, di Aston Palu Hotel & Conference Centre, Selasa (30/6/2026). Kegiatan membahas penanganan penyebab utama kematian ibu akibat perdarahan postpartum dan eklampsia, serta kematian bayi yang dipicu prematuritas dan asfiksia.
Dalam arahannya, Reny menekankan bahwa sebagian besar kasus kematian ibu dan bayi sebenarnya masih dapat dicegah apabila proses deteksi dini terhadap kehamilan berisiko, sistem rujukan, dan pengambilan keputusan berlangsung cepat.
Baca Juga: Hujan Deras Picu Banjir di Dua Desa Ampana Kota, Jalan Utama Sempat Tergenang
Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterlambatan keluarga dalam mengambil keputusan membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut sering kali membuat pasien tiba di rumah sakit dalam keadaan yang sudah kritis.
"Kuncinya adalah pengawalan sejak awal kehamilan. Jika ditemukan kehamilan berisiko, keluarga harus segera diberikan pemahaman bahwa persalinan harus dilakukan di rumah sakit. Kolaborasi yang kuat antara puskesmas, bidan, dan rumah sakit menjadi penentu keselamatan ibu dan bayi," ujar Reny.
Ia menjelaskan, keberhasilan menekan angka kematian bayi hingga mencapai nol di suatu daerah bukan hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas kesehatan. Yang lebih penting adalah terbangunnya koordinasi yang solid antara bidan koordinator, puskesmas, rumah sakit, serta komunikasi yang intensif dengan keluarga sejak masa kehamilan.
Baca Juga: Kebijakan DBH Minerba Dinilai Timpang, Sahran Raden Usulkan Judicial Review
Untuk memperkuat upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota membangun sistem pemantauan bagi ibu hamil berisiko tinggi. Daerah yang berhasil menekan angka kematian ibu dan bayi juga diusulkan mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Selain itu, Reny meminta seluruh rumah sakit memastikan kesiapan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Obgyn), agar penanganan kasus kegawatdaruratan dapat dilakukan secara cepat tanpa hambatan.
"Kita harus terus memperkuat sinergi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Dengan kerja sama yang solid, saya yakin angka kematian ibu dan bayi dapat terus ditekan, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas," tegasnya.
Melalui forum evaluasi AMPSR tersebut, Pemprov Sulteng berharap setiap kasus kematian ibu dan bayi dapat dianalisis secara menyeluruh untuk menghasilkan langkah perbaikan yang konkret, sehingga kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak terus meningkat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.***
Editor : Muhammad Awaludin