Pemulihan Pascagempa Sigi-Parimo Dimulai, Anwar Hafid Prioritaskan Huntara dan Data Akurat
RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memfokuskan penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong pada tahap pemulihan. Setelah masa tanggap darurat berakhir, pemerintah memastikan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan validasi data kerusakan menjadi prioritas utama.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pascagempa yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (2/7/2026).
Anwar menegaskan perubahan status dari tanggap darurat ke masa transisi tidak boleh dimaknai sebagai berkurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak.
Baca Juga: Sarifuddin Sudding: Tantangan Ekonomi Global Jadi Alasan Nilai Pancasila Harus Terus Diamalkan
"Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apa pun statusnya. Mau tanggap darurat, masa transisi, atau status lainnya, itu hanya urusan administrasi. Tetapi pelayanan dan penanganan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus terus kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih," tegasnya.
Menurut Anwar, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah penyediaan huntara bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Ia meminta pembangunan hunian sementara tidak lagi menggunakan tenda darurat, melainkan bangunan semi permanen yang layak ditempati selama proses pembangunan hunian tetap.
"Yang paling mendesak sekarang adalah huntara. Jangan lagi model tenda, tetapi hunian sementara semi permanen yang layak ditempati dalam jangka waktu cukup panjang. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepastian," katanya.
Selain pembangunan huntara, Anwar menekankan pentingnya validasi data kerusakan rumah. Ia meminta seluruh tim teknis segera menyelesaikan asesmen lapangan agar data yang digunakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar akurat.
"Persoalan utama kita adalah data. Saya ingin memastikan apakah data kerusakan rumah masyarakat sudah benar-benar lengkap dan valid. Ketika kita masuk tahap pemulihan, semua kebijakan nantinya bergantung pada data yang akurat," ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah bersama BMKG mengidentifikasi kawasan yang dinilai tidak lagi aman untuk dihuni. Menurutnya, hasil kajian tersebut harus menjadi dasar sebelum pembangunan rumah dilakukan kembali demi meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
