Anwar Hafid Buka Ruang Pengawasan Publik, Proyek APBD Sulteng Diminta Bebas Penyimpangan
RADAR PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pengawasan publik menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah, menurutnya, tidak boleh menutup diri terhadap kritik dan masukan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Anwar saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk Perspektif Hukum: Modus Penyimpangan Proyek APBD Sulawesi Tengah yang digelar LIPKADA Center bersama LBH-KI di Warkop Rajawali, Kota Palu, Kamis (2/7/2026).
Anwar mengatakan reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas sejak awal kepemimpinannya. Seluruh program pembangunan, kata dia, harus dikelola secara transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Saya hadir di sini karena kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Sulawesi Tengah lebih baik. Pemerintah tidak boleh anti kritik. Kita harus membuka ruang dialog, menerima masukan, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan rakyat," katanya.
Ia menjelaskan, dalam sistem pemerintahan, mekanisme pengawasan merupakan bagian penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Karena itu, keberadaan lembaga seperti BPK, BPKP, inspektorat daerah, hingga pengawasan masyarakat dinilai memiliki peran strategis dalam mencegah penyimpangan anggaran.
Menurut Anwar, potensi penyimpangan proyek APBD akan semakin besar apabila sistem pengawasan berjalan lemah. Karena itu, pemerintah daerah terus membuka ruang kontrol, baik dari internal birokrasi maupun masyarakat.
Baca Juga: Banggar DPRD Kota Palu Soroti Dugaan Pungutan di Sekolah, Disdikbud Tegaskan Sekolah Negeri Gratis
"Modus penyimpangan proyek APBD sangat mungkin terjadi jika pengawasan lemah. Karena itu, saya selalu membuka ruang pengawasan, baik dari internal pemerintahan maupun dari masyarakat sebagai kontrol eksternal," ujarnya.
Ia juga mengakui tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin kompleks, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran hingga penyesuaian struktur organisasi. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut birokrasi bekerja lebih profesional dan adaptif.
Anwar menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang mengedepankan profesionalisme serta menjauhkan kepentingan politik dari proses penyelenggaraan pemerintahan.
