RADARPALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelesaian berbagai permohonan hak kekayaan intelektual sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di Sulawesi Tengah.
Koordinasi yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, I Putu Dharmayasa, bersama jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
Baca Juga: Info Orang Hilang: Keluarga Cari HR Rochpradejono yang Hilang Kontak Sejak 2014
Rombongan diterima oleh Tim Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Paten sebelum melaksanakan audiensi dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, guna memaparkan perkembangan layanan KI di Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan bersama Tim Pemeriksa Merek, pembahasan difokuskan pada penyamaan persepsi mengenai pemeriksaan substantif permohonan merek, khususnya penggunaan nama merek yang bersifat deskriptif.
Pemeriksa menjelaskan bahwa suatu merek tidak dapat semata-mata menggunakan nama yang menggambarkan jenis, fungsi, kualitas, atau karakteristik produk tanpa memiliki unsur pembeda yang cukup.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Sulteng juga menyampaikan sejumlah permohonan pendaftaran merek yang telah melewati masa penerbitan sertifikat agar memperoleh tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.
Pada bidang paten, koordinasi diarahkan pada percepatan penyelesaian permohonan paten, mekanisme pengaktifan kembali permohonan yang dianggap ditarik, hingga dukungan narasumber dari DJKI untuk kegiatan bimbingan teknis permohonan paten di Poltekkes Kemenkes Palu.
Dalam kesempatan yang sama, I Putu Dharmayasa memaparkan berbagai capaian pelayanan KI di Sulawesi Tengah kepada Direktur Jenderal KI, termasuk peningkatan jumlah permohonan merek, hak cipta, serta pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).
