RADAR PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak lagi terjebak pada pola kerja yang bersifat seremonial. Pemerintah daerah, kata dia, dituntut bekerja berdasarkan hasil, didukung data yang akurat, serta memperkuat sistem pengawasan di setiap program.
Pesan itu disampaikan Reny saat membuka Rapat Koordinasi Sinergitas Pengawasan Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (29/6/2026). Kegiatan tersebut digelar melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Menurut Reny, setiap program pemerintah harus dirancang dengan tujuan yang jelas dan dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat. Ia menegaskan setiap OPD wajib memahami manajemen risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
Baca Juga: Tarif Sewa Gedung Kesenian Palu Jadi Sorotan, Pengelola: Rp4,5 Juta Bukan untuk Semua Kegiatan
"Setiap program yang dilaksanakan harus dipahami secara menyeluruh. Ketika kita merencanakan sebuah kegiatan, kita harus mengetahui apa output-nya, manfaatnya, dan dampaknya bagi masyarakat. Inilah pola kerja yang harus dibangun dalam pemerintahan modern," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan data yang valid dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Menurutnya, tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi mengharuskan seluruh perangkat daerah mampu menyajikan data secara cepat dan akurat.
"Saya minta setelah kegiatan ini seluruh kepala OPD segera mengundang jajaran di internal masing-masing, menyampaikan kembali materi yang diperoleh, lalu bekerja lebih fokus. Hari ini pemerintah dituntut bergerak cepat, data harus siap kapan saja dibutuhkan," ujarnya.
Baca Juga: Harganas 2026: Gubernur Sulteng Ingatkan Orang Tua Jangan Serahkan Pengasuhan kepada Gawai
Reny menilai fungsi pengawasan tidak boleh dipandang sebagai upaya mencari kesalahan, melainkan menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Ia mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah menjadikan pengawasan sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
Menurutnya, cita-cita mewujudkan Sulteng Nambaso tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga ditentukan oleh kualitas birokrasi yang mampu membangun kepercayaan masyarakat.
"Membangun Sulawesi Tengah yang maju membutuhkan sinergi, inisiatif, pola pikir yang progresif, serta komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas," pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto, Inspektur Inspektorat Sulawesi Tengah Fahrudin D. Yambas, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tengah, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.***
Editor : Muhammad Awaludin