RADAR PALU - Ketua Harian Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) Delis Julkarson Hehi menegaskan bahwa daerah penghasil sawit tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan baku energi nasional.
Bupati Morowali Utara itu mengatakan, daerah harus memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari program biodiesel B50, transisi energi nasional, dan pengembangan industri sawit berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Delis saat memimpin delegasi AKPSI dalam audiensi strategis bersama Dewan Energi Nasional (DEN) di Gedung Sekretariat Jenderal DEN, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026).
Baca Juga: Tujuh Kali WTP Beruntun, Tata Kelola Keuangan Morut Makin Kuat
Di tengah percepatan implementasi biodiesel B50 dan agenda besar transisi energi nasional, Delis menegaskan bahwa daerah penghasil sawit memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian energi Indonesia.
Karena itu, dia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada daerah melalui kebijakan fiskal yang berkeadilan, perlindungan petani sawit rakyat, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan energi nasional.
"Daerah penghasil sawit bukan hanya penyedia bahan baku energi nasional, tetapi juga garda terdepan keberhasilan transisi energi hijau Indonesia. Karena itu, keadilan fiskal, stabilitas harga sawit rakyat, dan keterlibatan aktif daerah harus menjadi prioritas bersama," tegas Delis.
Baca Juga: Akhirnya Punya CT Scan! Warga Morut Kini Tak Perlu Keluar Daerah
Audiensi berlangsung saat pemerintah memperkuat implementasi mandatori biodiesel dari B40 menuju B50 untuk mendukung target pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Dalam pertemuan tersebut, AKPSI mengangkat sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan industri sawit dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sawit.
Salah satu usulan utama adalah evaluasi formula Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar lebih transparan, proporsional, dan berkeadilan.
Baca Juga: Pemkab Morut Lindungi 34 Ribu Pekerja Rentan Melalui BPJS Ketenagakerjaan
Delis menilai kontribusi daerah penghasil sawit terhadap perekonomian nasional sangat besar. Namun, pemerintah perlu memperkuat distribusi manfaat ekonomi agar daerah mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Selain mendorong perbaikan DBH sawit, AKPSI juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat.
Menurut Delis, keberhasilan program biodiesel nasional harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani sawit rakyat sebagai pelaku utama sektor perkebunan sawit.
Baca Juga: Ketua DPRD Morut Tegaskan Perda Tidak Boleh Dikurangi Meski Anggaran Terbatas
Dia menegaskan bahwa daerah siap mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.
"Daerah siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Namun daerah juga perlu dilibatkan secara konkret, mulai dari pengawasan harga sawit rakyat, penguatan infrastruktur pendukung, hingga kepastian regulasi investasi," ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, AKPSI juga mengusulkan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan lahan sawit Agrinas guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Wabup Morut Ingatkan Operator SIKS-NG Tidak Manipulasi Penerima Bansos
Selain itu, organisasi yang menaungi kabupaten penghasil sawit tersebut mendorong penyelesaian persoalan kepastian hukum Hak Guna Usaha (HGU) serta memperkuat kerja sama transisi energi melalui rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan DEN.
AKPSI juga menyatakan kesiapan daerah anggota untuk mendukung target pengembangan 100 gigawatt energi baru terbarukan melalui penyediaan lahan potensial bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan energi biomassa berbasis sawit.
Pertemuan tersebut menghasilkan empat kesepakatan strategis yang akan segera ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak.
DEN berkomitmen menjembatani koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengawasan harga sawit rakyat sekaligus meningkatkan produktivitas perkebunan sawit.
DEN juga akan memfasilitasi koordinasi antara AKPSI dan PT Agrinas Palma Nusantara (APN) guna memastikan kesiapan pasokan bahan baku biodiesel menuju implementasi B50.
Selain itu, DEN siap memfasilitasi komunikasi antara AKPSI dan Kementerian Keuangan terkait evaluasi formula DBH sawit agar lebih berpihak kepada daerah penghasil.
Sementara itu, Anggota DEN unsur Pemangku Kepentingan Kalangan Industri periode 2026–2030, Satya Widya Yudha, menyambut positif langkah AKPSI dalam mendukung percepatan transisi energi nasional.
Menurut dia, keterlibatan aktif daerah penghasil sawit menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku sekaligus memastikan keberhasilan roadmap biodiesel nasional.
"Keterlibatan aktif daerah penghasil sawit sangat menentukan keberhasilan agenda kemandirian energi nasional yang berkelanjutan," kata Satya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Bupati Buol Risharyudi Triwibowo selaku Wakil Sekretaris Jenderal AKPSI, Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda sebagai Ketua Wilayah Kalimantan AKPSI, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani selaku Bendahara III AKPSI, Dewan Penasehat AKPSI Jakobus K. Marlo, serta jajaran Sekretariat AKPSI.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin