Harmonisasi Ranperbup Perikanan Perkuat Kepastian Hukum Bantuan Nelayan
RADARPALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melaksanakan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali di Aula Kebangsaan, Kanwil Kemenkum Sulteng, Rabu (29/7/2026).
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Sopian, bersama perangkat daerah pemrakarsa dan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Pembahasan diarahkan pada penyempurnaan norma mengenai mekanisme pemberian bantuan, sasaran penerima, tata cara penyaluran, hingga aspek pengawasan agar pelaksanaannya berlangsung transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Harmonisasi Perubahan Aturan BPD Morowali
Melalui harmonisasi tersebut, diharapkan kebijakan yang disusun mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Morowali.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menyampaikan bahwa regulasi yang baik harus mampu menjadi instrumen pembangunan daerah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Penyusunan regulasi harus memastikan setiap program pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga pelaksanaannya berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel," kata Rakhmat Renaldy.
Rakhmat Renaldy juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
"Kami akan terus mendukung pemerintah daerah melalui proses harmonisasi agar setiap kebijakan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Hasil harmonisasi ini diharapkan menjadi fondasi dalam pelaksanaan program bantuan bidang perikanan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Morowali.***
