RADAR PALU – Gelombang massa memadati kawasan DPRD Sulawesi Tengah, Senin pagi (4/5). Aksi ini bukan sekadar peringatan May Day, tetapi menjadi panggung tuntutan atas berbagai persoalan—dari isu global hingga masalah lokal yang belum tuntas.
Sejak pukul 10.00 WITA, massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah (FPR Sulteng) bergerak dengan satu suara: mendesak perubahan nyata.
Aksi diawali dari konsolidasi di Kantor SPHP Sulteng di Jalan Towua, sebelum massa melakukan long march menuju gedung DPRD. Mereka membawa mobil komando, spanduk, selebaran, serta bendera organisasi.
Baca Juga: Evaluasi Nasional Zona Integritas Dorong Reformasi Birokrasi Berkelanjutan
Sejumlah kelompok terlibat, mulai dari Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Serikat Buruh Kabupaten Donggala, Aliansi Masyarakat Loli Oge, Serikat Tani Sigi, hingga organisasi mahasiswa dan lembaga bantuan hukum.
Tema yang diusung cukup tegas: “Perkuat Solidaritas Rakyat Tertindas di Seluruh Dunia dan Tuntaskan Honorer Kabupaten Donggala ke Paruh Waktu.”
Dalam orasi, massa menyoroti dampak konflik global terhadap kondisi ekonomi rakyat. Mereka meminta pemerintah pusat, termasuk Prabowo Subianto, mengambil kebijakan yang berpihak pada stabilitas dalam negeri.
Baca Juga: Belum Ada Kejelasan, Solidaritas Perempuan Poso Desak Satgas PKA Buka Hasil Kajian ITB
Isu kenaikan harga kebutuhan pokok juga menjadi sorotan utama. Massa menilai tekanan ekonomi semakin dirasakan oleh buruh dan masyarakat kecil.
Selain itu, sektor lingkungan turut menjadi perhatian. Massa mendesak penghentian aktivitas pertambangan dan perkebunan yang dinilai merusak, khususnya di wilayah Loli Oge.
Kebijakan ketenagakerjaan juga tak luput dari kritik. Massa menolak sistem outsourcing serta praktik kerja tidak pasti yang dianggap merugikan buruh. Mereka juga menuntut jaminan kebebasan berserikat tanpa intimidasi.
Di sektor pertanian, tuntutan diarahkan pada stabilitas harga komoditas agar petani tidak terus berada dalam posisi rentan.
Salah satu tuntutan paling konkret datang dari persoalan lokal: pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi P3K serta penyelesaian tenaga honorer di Kabupaten Donggala yang belum menerima haknya.
Massa menilai kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Selain itu, mereka juga mendorong reforma agraria dan peninjauan ulang penguasaan kawasan hutan oleh taman nasional yang dinilai membatasi akses masyarakat.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Namun, tekanan massa terlihat kuat melalui orasi yang disampaikan secara bergantian di depan gedung DPRD.
Momentum May Day tahun ini menegaskan satu hal: persoalan buruh tidak berdiri sendiri. Ia terhubung erat dengan kebijakan ekonomi, lingkungan, hingga dinamika global.***
Editor : Muhammad Awaludin