RADAR PALU - Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, menegaskan hingga kini belum ada pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang diterima Pemeritah Kabupaten Morowali Utara.
Warda meluruskan informasi yang beredar di masyarakat bahwa kunjungan pemerintah daerah ke Jakarta, Senin (13/7/2026), bukan untuk mengambil dana pinjaman, melainkan hanya melakukan koordinasi dan konsultasi terkait skema pembiayaan berbasis Dana Bagi Hasil (DBH).
Warda menjelaskan, pencairan pinjaman PT SMI masih bergantung pada terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Selama keputusan tersebut belum keluar, PT SMI tidak memiliki kewenangan menyalurkan dana kepada pemerintah daerah.
Baca Juga: Pemkab Morut Dukung Hilirisasi Sawit untuk Kesejahteraan Rakyat
"Masyarakat Morowali Utara tidak perlu khawatir. Kami ke Jakarta bukan menerima pinjaman PT SMI, tetapi baru koordinasi dan konsultasi. Prosesnya masih panjang," kata Warda dihubungi Radar Palu.
Warda menyebut pembahasan di Jakarta turut dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah. Selain Bupati, hadir pula Sekretaris Kabupaten, jajaran Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, serta sejumlah pejabat lainnya.
Sementara dari DPRD, hampir seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) ikut dalam pembahasan, termasuk tiga unsur pimpinan DPRD.
Dalam pertemuan bersama Kementerian Keuangan dan PT SMI, Warda mempertanyakan skema pembiayaan yang mengharuskan daerah mengajukan pinjaman, sementara pemerintah pusat masih memiliki kewajiban membayar kurang bayar DBH .
Menurutnya, Morowali Utara memiliki hak kurang bayar DBH tahun 2024 sekitar Rp335 miliar.
Dia mempertanyakan alasan pemerintah daerah harus membayar jasa pinjaman sekitar 5-6 persen jika dana yang digunakan sejatinya merupakan hak daerah.
Baca Juga: Kepala Disdikbud Morut Bungkam, Wakil Ketua Komisi I Sentil Efisiensi Anggaran Pendidikan
"Kalau memang itu hak daerah sebesar Rp335 miliar, kenapa harus meminjam dengan tambahan jasa, sementara itu uang daerah sendiri," ujarnya.
