Fenomena Open BO Sasar Remaja Sulteng, Bunda Wiwik: Ini Alarm Serius
RADAR PALU – Fenomena praktik open booking online (Open BO) yang diduga mulai melibatkan kalangan remaja di Sulawesi Tengah menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Tengah, terdapat temuan yang menunjukkan sebagian anak usia sekolah telah terpapar praktik eksploitasi seksual berbasis daring.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag, MH, menyebut fenomena tersebut sebagai alarm serius yang harus segera direspons bersama.
Baca Juga: Stop Kekerasan Perempuan dan Anak, Bunda Wiwik: Rumah Harus Jadi Tempat Paling Aman
"Baru-baru ini saya bertemu dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Tengah. Mereka menyampaikan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan ada informasi mengenai keterlibatan anak-anak usia SMP dalam praktik Open BO. Ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama," ujar Bunda Wiwik, sapaannya.
Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah ini, persoalan tersebut tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan hukum, melainkan juga merupakan persoalan sosial yang berakar pada melemahnya fungsi keluarga, pengawasan orang tua, lingkungan pergaulan, serta pengaruh media digital.
"Kita harus kembali memperkuat keluarga. Keluarga adalah benteng pertama dalam membentuk karakter dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk penyimpangan sosial maupun eksploitasi. Karena itu, pembangunan ketahanan keluarga menjadi kebutuhan yang sangat mendesak," tegasnya.
Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga (BiPeKa) DPW PKS Sulawesi Tengah ini, mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
Namun hingga kini regulasi tersebut belum berjalan optimal karena belum didukung oleh Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan pelaksana.
"Saya kembali membaca Perda tersebut. Perda ini disahkan sebelum saya menjadi anggota DPRD, saat panitia khususnya dipimpin oleh Ibu Ustazah Zumidah. Sangat disayangkan, hingga hari ini Peraturan Gubernurnya belum juga diterbitkan sehingga implementasinya belum dapat berjalan maksimal," jelasnya.
Olehnya itu, Bunda Wiwik mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar segera menerbitkan Pergub sebagai dasar pelaksanaan Perda tersebut sehingga program-program penguatan keluarga, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak dapat segera diimplementasikan secara efektif.
