Oleh: Ismajaya *)
GEMPA bumi berkekuatan 5,4 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Buol pada Minggu malam, 12 Juli 2026, pukul 21.45 Wita, seharusnya tidak hanya dibaca sebagai fenomena geologis semata.
Getaran yang memaksa warga berlarian keluar rumah itu sesungguhnya sedang mengirimkan pesan yang jauh lebih keras bahwa sistem kesiapsiagaan bencana di daerah ini belum bekerja sebagaimana mestinya.
Malam itu, kepanikan terjadi hampir di semua sudut kota. Warga berhamburan ke jalan, sebagian memilih bertahan di halaman rumah, sementara yang lain mencari tempat terbuka tanpa mengetahui secara pasti apakah lokasi tersebut aman.
Di tengah kepungan rasa takut dan ketidakpastian, satu pertanyaan mendasar muncul, ke mana sebenarnya masyarakat harus menyelamatkan diri ketika bencana datang ?
Jawaban atas pertanyaan itu ternyata belum tersedia secara jelas. Kabupaten Buol, yang berada di wilayah rawan gempa di Pulau Sulawesi, tampak belum memiliki sistem evakuasi yang dipahami publik secara luas.
Titik kumpul darurat tidak ditandai dengan baik, jalur evakuasi nyaris tidak terlihat, dan mekanisme koordinasi antarlembaga berjalan tanpa komando yang tegas. Pada gempa 12 Juli 2026, dalam situasi darurat, masyarakat justru dipaksa mengandalkan naluri dan informasi dari mulut ke mulut.
Baca Juga: Update Gempa M5,1 Guncang Buol, 1 Pasien RSUD Meninggal Dunia dan Sejumlah Bangunan Rusak
Padahal, ukuran kesiapsiagaan sebuah daerah tidak ditentukan oleh banyaknya dokumen perencanaan yang tersimpan di lemari birokrasi. Kesiapsiagaan diuji ketika sirene bahaya berbunyi, ketika listrik padam, dan ketika masyarakat membutuhkan arahan dalam hitungan menit.
Sayangnya, gempa 12 Juli 2026 memperlihatkan bahwa sistem yang ada belum mampu menjawab kebutuhan paling mendasar, yakni memberikan rasa aman dan kepastian kepada warga.
Yang lebih mengkhawatirkan, ketidaksiapan tersebut bukanlah persoalan teknis semata, melainkan cerminan dari paradigma pembangunan yang selama ini menempatkan mitigasi bencana sebagai urusan pinggiran.
