RADAR PALU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong bergerak cepat menghadapi ancaman kemarau ekstrem tahun 2026.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, turun langsung mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian di Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi daerah untuk menjaga ketahanan sektor pertanian di tengah prediksi penurunan curah hujan yang berpotensi memicu kekeringan panjang.
Baca Juga: Pohon Tua Jadi Ancaman, Bupati Parimo Perintahkan Penertiban Menyeluruh
Dalam Rakornas tersebut, pemerintah pusat menegaskan empat pilar utama penyelamatan pangan nasional, yakni optimalisasi irigasi, akselerasi pompanisasi, penggunaan varietas benih tahan kekeringan, serta penyesuaian pola tanam berbasis kalender iklim.
Bupati Erwin Burase menegaskan kehadirannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya konkret “jemput bola” agar kebutuhan petani di daerah mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.
“Fokus kami memastikan ketersediaan air tetap terjaga. Kami datang langsung agar bantuan infrastruktur dan teknologi adaptif bisa segera dirasakan petani,” tegasnya.
Baca Juga: Sekkab Parimo Tegaskan Tak Ada Kebijakan Merumahkan PPPK, Bupati Pastikan Tetap Diperjuangkan
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Parigi Moutong telah mengusulkan sejumlah program strategis sejak 15 April 2026.
Usulan tersebut mencakup optimalisasi lahan seluas 944,77 hektar, rehabilitasi sawah 500 hektar, perbaikan 1.635 unit jaringan irigasi tersier, pembangunan 100 unit jalan usaha tani, 100 unit pintu air, serta 40 unit irigasi perpipaan.
Selain itu, langkah taktis juga disiapkan di tingkat lapangan. Mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, percepatan perbaikan jaringan irigasi.
Baca Juga: Sekkab Parimo Tegaskan Tak Ada Kebijakan Merumahkan PPPK, Bupati Pastikan Tetap Diperjuangkan
Hingga penguatan peran penyuluh pertanian dalam membimbing petani menyesuaikan pola tanam sesuai kalender iklim 2026.
Sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Tengah, langkah proaktif ini diharapkan mampu menekan risiko gagal panen akibat perubahan iklim ekstrem.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan petani.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin