RADAR PALU – Minim informasi menjadi penghambat utama penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Padahal, program beasiswa afirmasi sebenarnya telah tersedia, namun belum menjangkau sasaran.
Kondisi ini membuat akses pendidikan tinggi bagi siswa sekolah inklusi dan SLB masih jauh dari harapan, meski pemerintah daerah tengah mendorong kebijakan inklusivitas melalui RTRWP.
Program beasiswa afirmasi dinilai belum efektif karena minimnya sosialisasi. Banyak siswa disabilitas tidak mengetahui adanya peluang tersebut.
Akibatnya, kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi menjadi terbatas, bukan karena tidak ada program, tetapi karena informasi tidak sampai.
Data Dinas Pendidikan Sulteng melalui bidang PKPLK menunjukkan, dari 84 lulusan penyandang disabilitas pada 2024, hanya 13 orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
Dari jumlah itu, 8 orang tuli, 3 grahita ringan, dan 1 tuna netra. Sementara sisanya belum melanjutkan pendidikan.
Bahkan, tercatat 94 penyandang disabilitas masih berstatus pengangguran dengan berbagai jenis ketunaan, mulai dari grahita, tuli, tuna daksa, hingga autisme dan down syndrome.
Angka ini memperlihatkan dampak nyata dari minimnya informasi beasiswa disabilitas di daerah.
Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, Siddiek Malewa, mengungkapkan belum adanya beasiswa khusus dari pemerintah provinsi bagi penyandang disabilitas.
“Memang belum ada beasiswa seperti itu di provinsi. Kalau untuk penyandang disabilitas, ada beasiswa afirmasi. Hanya saja, masih kurang informasi tentang kampus yang terkoneksi dengan program ini serta tidak ada sosialisasi ke sekolah inklusi,” ujarnya.
Ia juga menyebut proses pengurusan beasiswa masih cukup sulit jika dilakukan secara mandiri.
Di sisi lain, sejumlah kampus di Palu sebenarnya sudah mulai membuka akses inklusif.
Menurut Dewan Penasihat Gerkatin Palu, Yasin Ali Hado, program pendidikan gratis sempat tersedia, namun belum terstruktur khusus bagi difabel.
Di Universitas Tadulako, misalnya, telah tersedia Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus.
Sementara UIN Datokarama Palu juga menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) melalui asisten dosen.
“Fasilitas sudah ada, tapi banyak yang tidak tahu atau belum berminat karena informasi tidak sampai,” jelasnya.
Minimnya sosialisasi ke sekolah inklusi seperti SLB disebut menjadi penyebab utama terputusnya informasi.
Tanpa sistem informasi yang jelas dan mudah diakses, program beasiswa disabilitas sulit dimanfaatkan secara optimal.
Para pemerhati pendidikan berharap pemerintah segera menghadirkan wadah informasi yang terbuka serta menyederhanakan proses pendaftaran.
Perbaikan akses informasi menjadi langkah penting untuk membuka peluang pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Sulteng.
Jika tidak, upaya inklusivitas yang digaungkan berisiko hanya menjadi wacana tanpa dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan.***
Editor : Muhammad Awaludin