Anwar Hafid Minta Seluruh OPD Sulteng Kompak Jalankan 9 Program BERANI

RADAR PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bergerak dalam satu arah untuk mempercepat pelaksanaan sembilan Program BERANI. Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Anwar Hafid saat memimpin Rapat Koordinasi Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Aula SMA Negeri 1 Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Kamis (16/7). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido.
"Kami ditugaskan oleh negara membantu kepala daerah kabupaten/kota dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan maupun sosial," kata Anwar.
Baca Juga: Sinergi Bangun Desa, PT LTT Perkuat Aktivitas Keagamaan, Ketahanan Pangan, dan Olahraga Desa Towiora
Ia menjelaskan, sembilan Program BERANI lahir dari kebutuhan masyarakat dan menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun sekaligus menjalankan program pembangunan di Sulawesi Tengah.
Di sektor pendidikan melalui BERANI Cerdas, Anwar meminta seluruh kepala sekolah tidak hanya fokus menjalankan sekolah gratis dan penyaluran beasiswa, tetapi juga memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah.
"Saya berharap kepada kepala sekolah agar menjadikan BERANI Cerdas bukan sekadar bebas biaya sekolah. Pantau anak-anak didik kita dan dorong mereka melanjutkan kuliah. Jangan sampai hanya karena persoalan biaya," ujarnya.
Pada sektor kesehatan melalui BERANI Sehat, pemerintah memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan untuk sejumlah pembiayaan yang belum ditanggung BPJS Kesehatan, termasuk biaya visum, kecelakaan tunggal, hingga korban tawuran.
"Yang tidak dicover BPJS akan ditanggung melalui BERANI Sehat. Cukup menggunakan KTP Sulawesi Tengah, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan," jelasnya.
Di bidang infrastruktur, Anwar kembali menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan jalan melalui BERANI Lancar. Ia juga meminta masyarakat memahami pembagian kewenangan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten agar tidak terjadi kesalahpahaman.



