RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memacu percepatan pembangunan sumber daya manusia melalui hadirnya program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes menegaskan bahwa seluruh pemerintah kabupaten/kota harus segera ambil bagian dalam program yang diyakini mampu memutus rantai kemiskinan tersebut.
Saat membuka Rapat Koordinasi Penyelarasan Program Sekolah Rakyat dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Hotel Swissbell, Kamis (20/11), Reny menyampaikan bahwa peluang besar dari pemerintah pusat ini tidak boleh disia-siakan.
“Mari kita berbondong-bondong mengambil program Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Di Sulteng sendiri sudah hadir tiga Sekolah Rakyat, masing-masing SR Tadulako Nambaso, SRMP Sigi, dan SR Terintegrasi Tojo Unauna.
SR Tadulako Nambaso yang dikelola Pemprov Sulteng kini menempati gedung BPSDM di Jalan S. Parman.
Reny menuturkan, pengurusan administrasi SR tersebut ia selesaikan dalam waktu tiga hari saja bersama Dinas Sosial, BPN, dan OPD terkait sebagai bukti bahwa program ini dapat segera diwujudkan bila daerah bergerak cepat.
Ia mengingatkan, pemerintah kabupaten/kota tidak perlu ragu karena seluruh pembiayaan program ditanggung penuh oleh Kementerian Sosial.
“Sangat disayangkan kalau pemerintah kabupaten/kota melewatkan program ini,” kata Reny.
Selain terpenuhinya fasilitas belajar, para siswa SR memperoleh asrama, seragam lengkap, makan minum, hingga layanan kesehatan.
Reny bersyukur karena seluruh siswa merasa nyaman, bahkan tidak ada yang meminta pulang.
“Alhamdulillah, tidak ada anak-anak kita yang minta pulang. Mereka sudah menganggap SR sebagai rumah kedua,” ujarnya.
Terkait penerapan DTSEN, Wagub menilai data tunggal tersebut menjadi instrumen penting dalam menentukan sasaran SR secara lebih presisi.
Mulai dari identifikasi rumah tangga miskin, potensi lokal, hingga tantangan sosial ekonomi tiap wilayah.
Kurikulum SR pun diharapkan dapat menyesuaikan kondisi daerah agar pendidikan bersifat kontekstual dan tepat sasaran.
“Sekolah Rakyat ini adalah niat tulus dari Pak Presiden, jadi harus kita dukung,” pungkasnya.
Rakor tersebut dihadiri pejabat teknis Kemensos RI, unsur forkopimda, kepala dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota se-Sulteng, perangkat daerah terkait, BPS, serta sejumlah mitra kerja. ***
Editor : Talib