DPRD Sulteng Apresiasi Bedah Buku Muhammadiyah

Muchsin Siradjudin • Dipublikasikan Minggu, 15 November 2026 | 15:49 WIB
MENGAPRESIASI: DPRD Sulteng mengapresiasi penyelenggaraan forum bedah buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kamis (12/11/2026).(FOTO: HUMAS DPRD SULTENG/RADAR PALU)
MENGAPRESIASI: DPRD Sulteng mengapresiasi penyelenggaraan forum bedah buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kamis (12/11/2026).(FOTO: HUMAS DPRD SULTENG/RADAR PALU)

Wiwik: Pembangunan Industri Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Masyarakat

RADAR PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi penyelenggaraan forum bedah buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan peluncuran dua buku tersebut mengangkat isu “Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS” serta “Buku Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.”

Dalam kegiatan yang berlangsung d sebuah hotel di Kota Palu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H. Turut hadir Baharuddin Sapii, S.P., yang mewakili Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, serta Mahfud Masuara, S.H., yang mewakili Ketua Komisi I DPRD Sulteng.

Baca Juga: Konsesi PT GSM Dipersoalkan, DPRD Sulteng Telusuri Hak Masyarakat Penambang Buol

Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Dr. H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.; Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.; serta Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Phil. Ridho Alhamdi, S.Fil.I., M.A.

Turut hadir Sekretaris LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. David Efendi, S.IP., M.A.; perwakilan MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Shobirin, S.H., M.Hum.; unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah, insan pers dari media cetak dan media online, serta sejumlah undangan lainnya.

Di kesempatan tersebut, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum bedah buku yang dinilainya penting sebagai ruang refleksi dan evaluasi terhadap berbagai persoalan pembangunan, khususnya dampak industri ekstraktif dan persoalan sosial di Sulawesi Tengah.

Baca Juga: Bunda Wiwik Apresiasi Pengabdian untuk Pendidikan dan Kemanusiaan Muhammadiyah

Atas nama DPRD Sulteng, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum bedah buku ini, khususnya terhadap dua buku yang mengangkat persoalan pertambangan dan kasus Poso.

"Menurut kami, kajian ini sangat penting dan relevan untuk menjadi bahan refleksi bersama, terutama dalam melihat berbagai dampak pembangunan industri ekstraktif di Sulawesi Tengah,” ujar Wiwik.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan industri tidak boleh hanya diukur berdasarkan besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah. Terdapat dimensi lain yang harus mendapatkan perhatian serius, yakni dampak sosial, kesehatan masyarakat, lingkungan, serta kualitas kehidupan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Baca Juga: Mahfud Masuara Wakili Ketua DPRD Sulteng dalam Rapat Analisis dan Evaluasi Ranperda Perspektif HAM

“Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Kita ingin Sulawesi Tengah tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau belum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wiwik menyoroti sejumlah temuan yang dipaparkan dalam forum tersebut, mulai dari persoalan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap perempuan, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.

Menurutnya, berbagai temuan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun DPRD. Seluruh hasil kajian perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan penelitian ilmiah yang komprehensif sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Baca Juga: Komisi I DPRD Sulteng Pelajari Penguatan Fungsi Pengawasan dan Tata Kelola Kelembagaan di Bali

Kami memandang bahwa seluruh temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan kajian ilmiah yang komprehensif agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat,” ungkapnya.

Wiwik juga menekankan bahwa pembangunan industri harus disertai tanggung jawab sosial yang nyata. Perusahaan tidak cukup hanya memenuhi kewajiban investasi dan produksi, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan di sekitar kawasan operasionalnya.

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri. Menurutnya, instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memang penting, tetapi dampak sosial yang muncul akibat aktivitas industri juga harus mendapatkan perhatian serius.

Baca Juga: Hidayat Pakamundi No Comment soal Isu Pergantian Wakil Ketua II DPRD Sulteng

Pembangunan industri harus memiliki tanggung jawab sosial yang nyata. Perusahaan tidak cukup hanya memenuhi kewajiban investasi dan produksi, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan masyarakat di sekitar kawasan operasionalnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan industri benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.

Menurut Wiwik, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan industri berjalan secara berkelanjutan.

Baca Juga: DPRD Sulteng Jadwalkan RDP dengan PT NNI, Bahas PHK Pekerja

Selain persoalan industri dan lingkungan, Wiwik turut menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai salah satu fondasi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Keluarga harus menjadi salah satu kekuatan utama yang kita gerakkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Kita membutuhkan keluarga yang kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan,” tuturnya.

Ia mengingatkan agar kekayaan alam Sulawesi Tengah tidak hanya dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi juga harus dijaga agar tidak meninggalkan persoalan bagi generasi mendatang.

Baca Juga: DPRD Sulteng dan Pemkab Parigi Moutong Bahas Tantangan Pembangunan Daerah

Jangan sampai kita mewariskan kekayaan alam kepada generasi mendatang, tetapi pada saat yang sama justru mewariskan persoalan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah sosial. Kita ingin industri yang maju, masyarakat yang sehat, perempuan dan anak yang terlindungi, keluarga yang kuat, serta lingkungan yang tetap terjaga,” tegas Wiwik.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Dr. H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa buku yang mengangkat persoalan industri pertambangan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap berbagai dampak aktivitas industri ekstraktif di tengah masyarakat.

Menurutnya, aktivitas industri ekstraktif tidak hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial dan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Baca Juga: Gelar RDP, Komisi II DPRD Sulteng Dorong Percepatan Normalisasi Layanan Bank Sulteng

Buku ini lahir dari keprihatinan kami terhadap dampak aktivitas industri ekstraktif. Persoalannya bukan hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berbagai dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kajian yang disusun dalam buku tersebut menggunakan pendekatan penelitian akademis dengan mengandalkan data primer yang diperkuat oleh data sekunder hingga tersier.

Penggunaan berbagai sumber data tersebut dilakukan untuk memastikan hasil kajian memiliki dasar ilmiah yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi referensi dalam memahami dampak industri ekstraktif secara lebih komprehensif.

Baca Juga: Tegas DPD Demokrat Sulteng "Luruskan" Mekanisme Pergantian Pimpinan DPRD Sulteng

“Dalam penyusunan kajian ini, kami menggunakan data primer yang didukung data sekunder hingga tersier. Hal tersebut penting agar kajian yang dihasilkan memenuhi kaidah penelitian akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” jelas Busyro.(***)

Editor : Muchsin Siradjudin
bedah buku Pimpinan Muhammadiyah Apresiasi DPRD Sulteng