Konsesi PT GSM Dipersoalkan, DPRD Sulteng Telusuri Hak Masyarakat Penambang Buol
RADAR PALU - Persoalan konsesi Blok 3 Bulagidun milik PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) di Kabupaten Buol menjadi perhatian Komisi III DPRD Sulawesi Tengah. Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Dandi Adi Prabowo, menyatakan akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan mengumpulkan data untuk memastikan hak masyarakat atas wilayah yang selama ini mereka kelola. Hal itu disampaikan setelah menerima aspirasi Barisan Rakyat Penambang Emas (Baramas) bersama DPRD Kabupaten Buol di Ruang Baruga Lantai I, Ruang Komisi III DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kamis (12/11/2026).
Dandi mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Buol, khususnya terkait keberadaan Blok 3 Bulagidun yang masuk dalam wilayah kontrak karya PT GSM.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama menyangkut keberadaan masyarakat yang selama ini memiliki aktivitas dan kepentingan di kawasan tersebut.
Baca Juga: Baramas Klaim 4 Desa di Buol Terdampak Konsesi PT GSM, Minta Kepastian Ruang Kelola Tambang Rakyat
"Dalam momentum ini kami sebagai DPRD Provinsi Sulawesi Tengah akan berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait sembari mengumpulkan data bahwa di sana masyarakat pun harus mempunyai hak atas wilayah tersebut," ujarnya.
Dandi juga menyoroti persoalan pemberitahuan kepada masyarakat terkait keberadaan Blok 3 Bulagidun. Dia menyebut masyarakat perlu mendapatkan kejelasan mengenai wilayah yang masuk dalam konsesi perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak mereka.
Karena itu, Komisi III DPRD Sulteng berencana menggelar RDP lanjutan setelah melakukan pengumpulan data dan administrasi. Langkah tersebut diperlukan agar pembahasan tidak hanya berdasarkan keluhan, tetapi juga didukung dokumen dan informasi dari pihak terkait.
Dandi turut menyinggung pentingnya pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Menurutnya, pengusulan wilayah pertambangan rakyat perlu menjadi perhatian karena dapat mendukung perputaran ekonomi masyarakat di daerah.
"Karena kita ketahui bersama banyak sekali pengusulan wilayah pertambangan rakyat ini itu harus diprioritaskan untuk perputaran ekonomi yang berada di masyarakat," tegasnya.
