RADARPALU - Kabar baik untuk warga Palu, urusan birokrasi di tingkat Kecamatan kini tidak lagi kaku dan ramah untuk semua kalangan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Palu perlahan merombak sistem pelayanan administrasi publik agar sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas.
Langkah konkret ini diawali lewat gerakan masif sosialisasi layanan inklusif di wilayah Kecamatan Tawaeli, Selasa (30/6/2026).
Baca Juga: Rokok Elektrik Masuk Aturan KTR, DPRD Palu Usulkan Hapus Smoking Room di Dalam Gedung
Fokusnya tidak main-main, langsung menyasar kelompok rentan yang selama ini jarang tersentuh, forum anak dan remaja disabilitas misalnya.
Staf Khusus Wali Kota Palu bidang Disabilitas, Yassin Ali Hadu, mengungkapkan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen besar menyukseskan visi "Palu Ramah Difabel". Menariknya, agenda krusial ini justru berawal dari undangan kolaborasi komunitas lokal.
"Kalo yang kemaren itu cuma kebetulan saya diminta tim Sikola Mombine datang undang sebagai stafsus walikota bidang Disabilitas karena terkait Program Palu Ramah Difabel," kata Yassin saat diwawancarai via WhatsApp, Rabu (1/7/2026).
Baca Juga: BRI Gandeng Asmora Hotel Moutong: Hotel Baru 30 Kamar Resmi Dibuka Wakil Bupati
Yassin menegaskan, wilayah Tawaeli dipilih menjadi titik start karena memiliki urgensi yang tinggi untuk penguatan akses informasi di tingkat kecamatan. Berbagai ekosistem wilayah turut berpartisipasi demi mewujudkan kegiatan tersebut.
"Itu kemaren baru pertama sasarannya di Kecamatan Tawaeli yang terkait sosialisasi layanan disabilitas untuk anak remaja dan disabilitas bersama tim puskesmas, tim Kelurahan, SLB Negeri 1 Palu, dan keluarga pendamping forum anak remaja disabilitas," jelasnya.
Lewat program ini, Pemkot Palu secara tegas mendorong OPD Kecamatan Tawaeli berkolaborasi dengan Kelurahan Panau, Baiya, Lambara, dan Pantoloan. Diharapkan kegiatan ini menghapus stigma birokrasi yang rumit dan menghadirkan layanan administrasi yang inklusif.
Bukan cuma urusan surat-menyurat, indikator keberhasilan dari gebrakan ini adalah terbangunnya komunikasi dua arah. Selama ini, banyak keluarga dengan anak difabel kesulitan mengakses informasi dasar mengenai hak-hak pelayanan dari pemerintah setempat.
Di lapangan, agenda ini memicu perhatian karena adanya sinergi lintas sektor yang cukup kuat. Selain pihak kecamatan dan kelurahan, tim Puskesmas setempat, organisasi perempuan Sikola Mombine, hingga 3 orang dari kelompok kerja Organisasi Disabilitas (OPDis) ikut turun tangan.
Dukungan keroyokan inilah yang membuat ruang partisipasi bagi anak dan remaja disabilitas muda di Palu Utara kini terbuka lebar. Mereka mulai dilibatkan langsung, didengar suaranya, dan diberikan ruang aman untuk menyampaikan aspirasi mereka tanpa rasa takut.
Baca Juga: Tiga Terduga Pelaku Pencurian yang Viral di Medsos Ditangkap, Polisi Amankan Barang Bukti
Guna menjaga konsistensi di lapangan, Pemkot Palu juga langsung menancapkan arah kerja baru yang wajib dipatuhi seluruh jajaran aparatur sipil negara.
Sebuah komitmen yang dibungkus dalam jargon aksi nyata dengan tagline; Bersinergi, Peduli, Melayani, Menghargai Perbedaan.
Jargon ini diharapkan tidak sekadar menjadi pemanis di banner kegiatan, tetapi menjadi dasar perubahan sikap para pelayan publik di kantor-kantor kelurahan.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Perkuat Perencanaan Gedung Menghadapi Risiko Gempa
Yassin Ali Hadu menambahkan bahwa gebrakan di Tawaeli ini barulah sebuah permulaan dari rangkaian panjang program inklusi di Kota Palu.
Ke depan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menyisir wilayah kecamatan lainnya.(cr1)
Editor : Mugni Supardi