RADARPALU – Komitmen menghadirkan pelayanan hukum yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan terus diperkuat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng).
Salah satu langkah strategis yang ditempuh ialah mengusulkan pembangunan gedung kantor baru yang memenuhi standar konstruksi tahan gempa melalui koordinasi bersama Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali, beserta para Ketua Tim Kerja Bagian Tata Usaha dan Umum.
Baca Juga: Berhasil Percepat Swasembada Pangan, Mentan Amran Raih Penghargaan Wredatama Nugraha Utama
Rombongan diterima oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Rahmi Widyanti, bersama Kepala Bagian Program dan Anggaran, Lisca Presylia Walujo. Rabu, (1/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng memaparkan secara komprehensif kondisi bangunan kantor yang saat ini digunakan sebagai pusat pelayanan hukum di Provinsi Sulawesi Tengah.
Pembahasan difokuskan pada rencana pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor sebagai upaya menjamin keselamatan pegawai sekaligus masyarakat yang memanfaatkan berbagai layanan hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa pembangunan gedung kantor bukan sekadar kebutuhan infrastruktur, tetapi merupakan investasi penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
“Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Sulawesi Tengah perlu mendapatkan perhatian serius. Kota Palu berada pada kawasan patahan aktif Sesar Palu-Koro yang memiliki frekuensi gempa cukup tinggi. Kondisi ini tentu harus menjadi pertimbangan utama agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung dengan aman dan optimal,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia menjelaskan bahwa kondisi bangunan eksisting telah mengalami penurunan tingkat keandalan struktur. Bangunan tersebut dirancang dan dibangun sebelum terjadinya Gempa Bumi Palu Tahun 2018 sehingga masih menggunakan standar konstruksi lama yang belum mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) terbaru mengenai bangunan tahan gempa.
