RADAR PALU - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan pandangan strategis terhadap kebijakan pemerintah terkait transformasi budaya kerja nasional dan energi, yang dinilai sebagai respons atas meningkatnya tekanan ekonomi global akibat dinamika geopolitik.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) pusat, Shinta Widjaja Kamdan menyebutkan bahwa, dunia usaha menilai kebijakan tersebut perlu dirancang secara adaptif agar tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas produksi, distribusi, dan stabilitas pasar domestik.
"Terkait imbauan work from home (WFH) satu hari per minggu, APINDO menilai kebijakan ini memiliki keterbatasan dalam implementasi," tulisnya dikutip dari grup Apindo, Kamis (2/4).
Baca Juga: APINDO Sulteng Sebut BBM Subsidi Rawan Disalahgunakan di Tengah Krisis Energi Global
Hal ini terutama karena struktur ekonomi Indonesia masih didominasi sektor riil seperti manufaktur, logistik, dan perdagangan yang sangat bergantung pada kehadiran fisik tenaga kerja.
Selain itu, sekitar 60% tenaga kerja berada di sektor informal yang tidak memungkinkan penerapan WFH, sehingga dampaknya terhadap pengurangan konsumsi energi dinilai relatif terbatas secara agregat.
Dari sisi makroekonomi, terdapat kekhawatiran bahwa penetapan WFH—terutama jika dilakukan pada akhir pekan—justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat akibat efek “long weekend”, yang berlawanan dengan tujuan efisiensi energi.
Sementara itu, kebijakan refocusing anggaran kementerian dan lembaga dinilai penting untuk menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas APBN.
Namun, APINDO mengingatkan bahwa pemangkasan belanja produktif, khususnya yang memiliki multiplier effect tinggi seperti infrastruktur dan konstruksi, berisiko menekan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Efek lanjutan juga dapat dirasakan oleh sektor pendukung seperti industri bahan bangunan, transportasi, MICE, hingga UMKM yang bergantung pada belanja pemerintah sebagai penggerak aktivitas ekonomi.
Di sisi energi, pembatasan pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per hari dinilai tepat secara tujuan, yakni menjaga subsidi tetap tepat sasaran. Namun, dunia usaha menekankan pentingnya kejelasan teknis implementasi di lapangan.
Ketidakjelasan definisi kendaraan yang berhak menerima subsidi berpotensi menimbulkan hambatan distribusi, peningkatan biaya logistik, serta tekanan terhadap harga barang.
Dalam jangka pendek, APINDO mendorong pemerintah untuk fokus menjaga stabilitas makroekonomi melalui pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran rantai pasok.
Selain itu, stimulus ekonomi perlu diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan sektor padat karya.
"Adapun dalam jangka menengah hingga panjang, penguatan ketahanan energi nasional menjadi kunci," tegasnya.
Hal ini mencakup percepatan pengembangan energi alternatif, penguatan sektor hulu domestik, serta reformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran tanpa membebani dunia usaha.
APINDO juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
Baca Juga: APINDO Sulteng Dorong Investasi PMA, Siapkan Business Agricultural Trip Pertama pada 2026
Dialog yang terbuka dan berkelanjutan dinilai krusial agar setiap kebijakan tidak hanya tepat secara konsep, tetapi juga efektif dalam implementasi di lapangan.
Di tengah ketidakpastian global, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.***
Editor : Talib