RADAR PALU – Alarm integritas kembali berbunyi di jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sekretaris Provinsi, Novalina, memberi peringatan keras kepada OPD yang belum juga menyelesaikan penilaian kinerja penyedia terhadap 203 paket pengadaan tahun anggaran 2024.
“Ini masalah akuntabilitas. Saya beri waktu dua minggu untuk menuntaskan semuanya. Laporan harus masuk ke jaga.id,” ujar Novalina tegas dalam rapat koordinasi bersama KPK, Rabu (23/7).
Ia menekankan bahwa penilaian ini menjadi bagian penting dari sistem pencegahan korupsi di sektor pengadaan. Tanpa penilaian, tidak ada dasar obyektif untuk memilih penyedia yang tepat di masa depan.
“Kalau penyedia tidak dinilai, bagaimana kita tahu kualitas mereka? Jangan anggap ini sepele,” kata Novalina.
Tak hanya soal keterlambatan pelaporan, Novalina juga menyinggung pentingnya transformasi digital dalam sistem pengadaan, termasuk percepatan implementasi aplikasi SIPASTI, sistem penentuan HPS berbasis data untuk proyek konstruksi dari DAK.
Permintaan agar KPK segera menyosialisasikan SIPASTI pun langsung direspons. Koordinator Monev KPK, Didik Mulyanto, menyatakan komitmen lembaganya untuk terus melakukan pengawalan bukan hanya pada aspek kontrol, tetapi juga edukasi sistem.
“Penilaian penyedia bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan menunda hingga akhir tahun anggaran,” ujar Didik. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pengadaan harus terintegrasi dalam laporan publik yang bisa dipertanggungjawabkan.***
Editor : Muhammad Awaludin