RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) mempercepat pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCSP) KPK Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat pencegahan korupsi dan mempercepat penyelamatan aset daerah.
Komitmen itu ditegaskan Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira Kendjo saat memimpin Rapat Tindak Lanjut MCSP KPK 2026 sekaligus Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Pola Kantor Bupati Morut, Kamis (6/8/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada 29 Juli 2026 serta Rapat Koordinasi MCSP KPK Kabupaten Morowali Utara pada 31 Juli 2026.
Baca Juga: Guru PPPK Tersangka Dugaan Pencabulan Tiga Siswi SD di Palu Dibebaskan, Polisi Sebut Laporan Dicabut
Kegiatan ini diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan instansi vertikal, serta admin dan operator MCSP di lingkungan Pemkab Morut.
Dalam arahannya, Djira menegaskan bahwa keberhasilan MCSP KPK 2026 tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja.
Seluruh perangkat daerah harus memperkuat koordinasi dan mempercepat pemenuhan setiap indikator yang telah ditetapkan KPK.
Baca Juga: Bahas KUA-PPAS 2027, Komisi II DPRD Soroti Penurunan Anggaran OPD dan Kurang Bayar DBH Rp264 Miliar
Dia juga meminta seluruh OPD memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel sesuai tujuh area intervensi program pencegahan korupsi.
"Pencegahan korupsi tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Seluruh perangkat daerah harus memperkuat sinergi, mempercepat pemenuhan indikator MCSP, serta memastikan setiap proses administrasi dan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai ketentuan. Komitmen ini harus diwujudkan melalui kerja nyata dan disiplin dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi," ujar Djira.
