RADAR PALU - Kementerian Pertanian memastikan stok pangan nasional 2026 dalam kondisi aman dengan harga tetap terkendali menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, seluruh komoditas pangan strategis berada dalam kondisi aman.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/3/2026).
Menurutnya, indikator stok pangan nasional 2026 mencakup dua hal utama, yakni kecukupan pasokan dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
“Aman itu dua. Yang pertama pasokannya cukup. Yang kedua kita mengupayakan dan menjaga agar harga pasokannya cukup dan harganya sesuai dengan HET terkendali dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Sudaryono.
Khusus komoditas beras, pemerintah mencatat cadangan yang sangat kuat.
Saat ini, cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 4,09 juta ton dan diproyeksikan meningkat hingga 6 juta ton.
Sementara itu, beras yang beredar di masyarakat sekitar 11–12 juta ton, ditambah potensi panen dalam waktu dekat mencapai 12 juta ton.
Jika ditotal, kekuatan stok beras nasional mencapai sekitar 28 juta ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.
“Jadi, kondisi pangan kita sangat kuat,” tegasnya.
Di sisi lain, sektor pertanian menunjukkan tren positif.
Produksi beras nasional pada 2025 tercatat meningkat sekitar 13 persen dibanding tahun sebelumnya, memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Peningkatan ini menjadi salah satu faktor utama terjaganya stok pangan nasional 2026.
Baca Juga: Mentan Amran Marah, Alsintan Kementan Tak Terawat
Untuk menjaga harga tetap stabil, pemerintah melakukan pengawasan dari hulu hingga hilir.
Langkah ini melibatkan sinergi lintas lembaga bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum.
Tujuannya, mencegah penimbunan serta permainan harga, terutama saat Ramadan dan Idulfitri.
“Kalau ada harga di atas HET, maka akan ditelusuri siapa yang menaikkan harga tidak sesuai aturan,” tegasnya.
Pelanggaran dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha, bahkan proses pidana jika ditemukan unsur kesengajaan.
Sudaryono menegaskan, fluktuasi harga merupakan hal wajar.
Namun, kenaikan harga tidak boleh berlangsung lama dan harus segera kembali stabil.
“Harga komoditas itu pasti ada kenaikan, ada penurunan. Yang penting itu kalau naik, jangan lama-lama,” jelasnya.
Dalam pengawasan lapangan, pemerintah telah memberikan teguran kepada 89 distributor.
Seluruhnya langsung melakukan perbaikan, sehingga tidak ada kasus yang berlanjut ke proses pidana selama Ramadan tahun ini.
Selain menjaga pasokan dalam negeri, pemerintah mulai membuka peluang ekspor secara selektif.
Sebanyak 2.000 ton beras telah dikirim untuk kebutuhan jamaah haji dan umrah di Arab Saudi.
Peluang ekspor juga terbuka ke sejumlah negara seperti Papua Nugini dan Malaysia.
“Ini menunjukkan produksi kita semakin kuat,” ujarnya.
Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi melalui mekanisasi pertanian dan optimalisasi indeks pertanaman.
Selain itu, revitalisasi irigasi menjadi fokus utama untuk menjaga keberlanjutan produksi.
“Irigasi menjadi kunci karena air tidak bisa diciptakan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Sudaryono mengajak masyarakat ikut berperan dalam pengawasan harga.
Ia meminta warga melaporkan jika menemukan harga pangan yang tidak wajar.
“Silakan laporkan jika ada harga yang tidak sesuai. Tugas kami adalah mencari masalah, menemukan solusi, dan menyelesaikannya,” pungkasnya.
Dengan stok pangan nasional 2026 yang kuat dan pengawasan ketat, pemerintah optimistis kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil hingga Lebaran.***
Editor : Muhammad Awaludin