Belanja APBN dan APBD Sulteng Tembus Rp29,79 Triliun hingga September
RADAR PALU – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Tengah mencapai Rp17,21 triliun hingga 30 September 2026. Nilai tersebut setara 75,38 persen dari pagu anggaran, dengan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp11,94 triliun.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah, Evy Mulyani, menyampaikan bahwa APBN terus berperan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mendukung pelayanan publik, dan memperkuat pembangunan daerah.
Berdasarkan laporan Asset Liability Committee (ALCo) Regional Sulawesi Tengah, realisasi belanja tersebut mencerminkan dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas ekonomi di daerah.
Baca Juga: DJPb Sulteng Perkuat Kompetensi Aparatur dan Talenta Muda Bidang Keuangan
“Dari total penyaluran TKD, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp7,60 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp103,17 miliar, DAK Nonfisik Rp2,16 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,50 triliun, serta Dana Desa Rp530,58 miliar,” kata Evy Mulyani.
Lanjutnya, penyaluran dana tersebut mendukung pelaksanaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan di tingkat desa.
Meski demikian, besarnya anggaran yang terserap bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan fiskal. Efektivitas belanja, ketepatan sasaran program, serta manfaat yang dirasakan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam menilai kualitas pelaksanaan anggaran.
“Dari sisi makroekonomi, Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Industri pengolahan, terutama yang berkaitan dengan komoditas nikel, besi baja, dan kokas, masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah,” sebutnya.
Selain aktivitas industri, administrasi pemerintahan dan belanja publik turut mendukung perputaran ekonomi serta penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
Sementara itu kata dia, untuk inflasi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 0,51 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 3,21 persen secara tahunan. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama melalui pengendalian inflasi serta penguatan produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok.
Ke depan, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan penguatan keterkaitan antara industri pengolahan dan ekonomi masyarakat. “Hal ini penting agar aktivitas industri turut membuka kesempatan kerja, memperluas peluang usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Evy.
