Usulan Gaji PPPK Ditanggung APBN Menguat, DPR Respons Keluhan Daerah
RADAR PALU– Wacana pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin menguat. Komisi II DPR RI mendorong pemerintah pusat mengkaji skema tersebut setelah banyak pemerintah daerah mengeluhkan beratnya beban fiskal untuk membayar gaji PPPK.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah, Senin (8/6/2026).
Dalam forum yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu, DPR menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah setelah bertambahnya jumlah PPPK hasil penataan tenaga non-ASN. Di sisi lain, daerah juga harus mematuhi ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Baca Juga: Modus Baru Penipuan Digital, Pelaku Catut Nama Gubernur Sulteng untuk Minta Data Rekening
DPR Dorong Kajian Pembiayaan PPPK Lewat APBN
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan salah satu hasil rapat adalah dukungan terhadap relaksasi penerapan batas belanja pegawai daerah agar tidak menghambat keberlanjutan status PPPK.
Selain itu, Komisi II DPR RI mendorong Kemendagri dan Kementerian PANRB berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membahas kemungkinan dukungan pembiayaan PPPK daerah melalui APBN, terutama bagi sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga: Satresnarkoba Polresta Palu Gagalkan Peredaran Sabu, Satu Orang Ditangkap di Jalan Darma Putra
Namun, DPR menegaskan bahwa skema pembiayaan PPPK melalui APBN masih berupa usulan dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
Artinya, hingga saat ini pembayaran gaji PPPK tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dorongan tersebut muncul setelah sejumlah kepala daerah menyampaikan kekhawatiran mengenai kemampuan fiskal daerah dalam membiayai PPPK secara berkelanjutan.
