RADAR PALU – Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (PC JMSI) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) resmi dilantik oleh Ketua Pengurus Daerah (PD) JMSI Sulawesi Tengah, Murtalib, di Gedung Serba Guna Dinas Pariwisata Kabupaten Touna, Sabtu (31/10/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Sekretaris Daerah (Sekda) Touna Alfian Matajeng, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) PD JMSI Sulawesi Tengah tentang penetapan PC JMSI Touna oleh Sekretaris PD JMSI Sulteng, Mahful Haruna.
Baca Juga: Safri Tantang Pengurus PKB Tojo Una-Una Tinggalkan Pola Lama dan Perkuat Kinerja
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan janji prasetya JMSI dan penyerahan bendera pataka dari Ketua PD JMSI Sulteng kepada Ketua PC JMSI Touna.
Dalam sambutan Bupati Touna Ilham Lawidu yang dibacakan Sekda Alfian Matajeng, menyampaikan pemerintah daerah meucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik sekaligus berharap JMSI mampu memperkuat profesionalisme pers dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab dan komitmen untuk membangun ekosistem pers yang sehat, profesional, independen, dan bertanggung jawab di Kabupaten Tojo Una-Una.
Pemerintah daerah juga menilai media siber memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan, mengedukasi masyarakat, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.
"Kehadiran JMSI di Kabupaten Tojo Una-Una memiliki arti penting. JMSI diharapkan dapat menjadi wadah bagi perusahaan media siber untuk membangun kerja sama, meningkatkan kualitas pengelolaan media, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong terciptanya ekosistem pers yang profesional dan berkelanjutan," demikian disampaikan dalam sambutan bupati.
Pemerintah Kabupaten Touna, lanjutnya, menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, dukungan berbagai pemangku kepentingan, serta informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Buka Diklat Ideologi Pancasila Paskibra, Imelda Tantang Pelajar Palu Berani Bermimpi Besar
Olehhya itu, pers diharapkan menjadi mitra strategis pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan bertanggung jawab.