RADAR PALU – Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Sulawesi Tengah, di Resto Ba’a Puncak Ipi, Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Kabupaten Morowali tersebut berlangsung selama dua hari, 28–29 Oktober 2026, dengan mengusung tema “Mendukung Peningkatan Nilai Indeks Keamanan Informasi (IKAMI) dan IKASANDI Pemerintah Daerah.”
Bimtek ini diikuti oleh perwakilan 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, baik secara luring maupun daring, sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman dan insiden keamanan siber.
Baca Juga: Peringati Hari Sumpah Pemuda, BRI BO Morowali Teguhkan Semangat Patriotisme dan Empati
Hadir sebagai narasumber, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), RM Ival Tirta Kusumah. Turut hadir perwakilan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Kepala Bidang Persandian Rosita Huraerah, Penelaah Teknis Kebijakan Ulfa Triani, dan Tatin Supriatin, serta tenaga ahli Moh. Arham Rahim.
Hadir pula perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Sigi, serta jajaran pengelola persandian, sistem informasi, jaringan, dan layanan operasional dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Afridin yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Kominfo-SP Kabupaten Morowali menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta di Kabupaten Morowali, Bumi Tepeasa Moroso.
Ia menyambut baik pelaksanaan bimtek tersebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai ancaman serta insiden keamanan siber.
Menurutnya, di tengah era transformasi digital, keamanan informasi dan perlindungan data menjadi aspek penting yang harus mendapat perhatian serius.
Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, sistem penanganan insiden yang terkoordinasi, serta kerja sama yang kuat antara BSSN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Afridin berharap melalui kegiatan tersebut, seluruh peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mendeteksi, menangani, serta memulihkan insiden siber secara cepat dan tepat.
