RADAR PALU - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabag PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Morut) Muh. Ridho Hamzah mengungkap sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa di Morut masih berjalan secara manual. Kondisi ini membuat potensi deviasi dan risiko administratif terlambat terdeteksi.
Ridho menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Morut, Kamis (3/9/2026).
Ridho menjelaskan, pengawasan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda Morut masih bergantung pada rapat tatap muka dan laporan periodik.
Baca Juga: LAKSI Sentil Perkara Sulteng Nambaso dalam Putusan Praperadilan Gedung DPRD Morut
Sistem tersebut belum mampu memberikan deteksi secara real-time terhadap potensi masalah dalam proses pengadaan.
Akibatnya, aparatur tidak selalu dapat menemukan potensi deviasi dan risiko administratif sejak tahap awal pelaksanaan.
Kondisi itu membuat sejumlah persoalan baru terungkap setelah proses pengadaan berjalan atau ketika pemeriksaan dilakukan.
Ridho menyebut audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat menemukan persoalan yang sebelumnya belum terdeteksi.
"Kesenjangan ini memperlambat pencapaian target dan meningkatkan risiko kegagalan pekerjaan proyek," jelas Ridho Hamzah.
Selain sistem pengawasan, Ridho mengungkap persoalan pemerataan sumber daya manusia (SDM) dalam pengadaan barang dan jasa.
Menurut Ridho, kemampuan SDM belum merata di seluruh kantor dan instansi di lingkup Pemkab Morut.