LAKSI Sentil Perkara Sulteng Nambaso dalam Putusan Praperadilan Gedung DPRD Morut
RADAR PALU - Lembaga Antikorupsi Indonesia (LAKSI) mempersoalkan putusan praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2026/PN Palu. Kuasa hukum Rahmat, Muh. Rizal R. Dekol, S.H., M.H., mengklaim hakim tunggal merujuk perkara lain dalam pertimbangannya.
Rizal menyebut putusan hakim tunggal Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., menyatakan permohonan Rahmat melalui LAKSI kabur atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/N.O.) karena persoalan legal standing.
Namun, LAKSI mempersoalkan dasar pertimbangan tersebut seperti dikutip dari media online Trilogi.
Baca Juga: LAKSI Gugat Kejati Sulteng soal Kasus Gedung DPRD Morut 2016
Menurut Rizal, perkara yang diajukan Rahmat berbeda dengan perkara yang kemudian muncul dalam pertimbangan hakim.
Rizal menyebut pertimbangan putusan justru mengacu pada pokok perkara lain yang disebut sebagai perkara Sulteng Nambaso.
Padahal, permohonan dalam perkara Nomor 17/Pid.Pra/2026/PN Palu diajukan Rahmat melalui LAKSI.
Rizal juga menyoroti bagian dalil permohonan yang mencantumkan LBH Rumah Tadulako sebagai pemohon.
Menurut dia, Rahmat sebagai pemohon dalam perkara yang diajukan LAKSI tidak tercantum dalam pokok perkara yang kemudian dijadikan pertimbangan hakim.
"Yang menjadi persoalan adalah perkara yang dimohonkan Rahmat berbeda dengan perkara yang kemudian dijadikan dasar dalam pertimbangan," kata Rizal.
Baca Juga: Bank Dunia: Orang Miskin di Indonesia 64,20 Persen, Agro Maritim dan Hilirisasinya sebagai Strategi
Karena itu, LAKSI meminta persoalan tersebut diperjelas, terutama terkait keterkaitan antara identitas pemohon, objek permohonan dan perkara yang digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan.
