RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) menargetkan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mencapai 90,00 pada 2026 setelah daerah itu menempati posisi empat besar ITKP dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
Bupati Morut Delis Julkarson Hehi meminta seluruh aparatur yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa meningkatkan kompetensi agar target tersebut tercapai.
"Saat ini kita berhasil masuk empat besar penilaian ITKP. Tentu kita syukuri. Pencapaian ini harus membuat kita untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kompetensi khususnya dalam pengelolaan barang dan jasa," tegas Delis.
Baca Juga: LAKSI Sentil Perkara Sulteng Nambaso dalam Putusan Praperadilan Gedung DPRD Morut
Delis menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (3/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut berfokus pada penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa menuju pusat keunggulan pengadaan serta optimalisasi pemenuhan MCSP yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kegiatan itu melibatkan seluruh pejabat dan staf pengadaan di lingkungan Pemkab Morut, para camat, RSUD Kolonodale, serta seluruh Puskesmas di daerah tersebut.
Peserta juga mencakup pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan (PP), serta bendahara kantor dan instansi.
Berdasarkan penilaian LKPP tahun 2025, Morut menempati urutan keempat dalam ITKP dari 13 kabupaten/kota di Sulteng.
Kabupaten Banggai berada di posisi pertama dengan nilai 89,07. Tojo Una-Una mencatat 87,09, Banggai Laut 85,52, sedangkan Morut memperoleh 82,75.
Pemkab Morut kemudian menetapkan target peningkatan skor ITKP menjadi 90,00 pada 2026.
