RADAR PALU - Dispensasi penggunaan jalan daerah untuk aktivitas hauling PT Genba Multi Mineral (GMM) di Desa Bimor Jaya, Kabupaten Morowali Utara (Morut), telah terbit. Namun, dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) perusahaan masih berproses.
Di tengah persoalan administrasi tersebut, truk pengangkut ore nikel kontraktor tambang PT Timur Perkasa Mineralindo (TPM) site PT GMM, terus melintasi jalan masyarakat. Warga mengeluhkan getaran, kerusakan rumah, kebisingan, hingga dugaan kelebihan tonase kendaraan.
Sore itu, Selasa (27/10/2026), suara mesin dump truck terdengar menderu menuruni jalan tanah Desa Bimor Jaya. Kendaraan bertonase besar tersebut melintas di depan rumah warga, bahkan melewati kantor desa dengan muatan ore nikel di baknya.
Baca Juga: Dorong Ekonomi Lokal dan Pariwisata Sulut, PLN Gandeng 18 UMKM Binaan di Manado High Street Market
Pemandangan itu bukan kejadian baru. Selama bertahun-tahun, jalan desa sepanjang kurang lebih 13 kilometer menjadi lintasan kendaraan pengangkut hasil tambang.
Bagi perusahaan, jalan tersebut menjadi akses pengangkutan ore. Namun, bagi masyarakat, jalan yang sama merupakan jalur utama mobilitas, kegiatan sosial, hingga akses menuju tempat ibadah.
Persoalan penggunaan jalan daerah oleh kendaraan tambang ini kembali memunculkan pertanyaan tentang pengawasan pemerintah dan pemenuhan persyaratan administrasi perusahaan.
Baca Juga: Dishub Morut Hentikan Sementara Aktivitas Jalan Hauling PT GMM
Kepala Desa Bimor Jaya, I Putu Panji Rama Nugraha, mendesak PT GMM segera membangun jalan khusus hauling agar truk pengangkut ore tidak terus menggunakan jalan umum.
Menurut Panji, perusahaan telah menggunakan jalan daerah selama bertahun-tahun. Namun, pembangunan jalan khusus angkutan tambang belum menunjukkan kemajuan berarti.
"Sudah 14 tahun lebih mereka progres untuk pembangunan jalan hauling biar satu persen pun belum ada. Mungkin mereka petakan jalan haulingnya lewat di mana pun belum ada. Jadi mereka masih bergantung terus menggunakan jalan daerah ini," ungkap Panji.
Baca Juga: Angkut 704 Liter Solar Subsidi, Polda Sulteng Tangkap Pengemudi Panther di Donggala
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah (PUPRPKPD) Morut, Alamsyah Tenri, mengonfirmasi penerbitan dispensasi penggunaan jalan untuk PT GMM pada Selasa (27/10/2026).
"Iya, sudah keluar dispensasinya," kata Alamsyah melalui pesan WhatsApp.
Namun, pada hari yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Morut, Ivan Mareoli, menyatakan dokumen Andalalin PT GMM masih dalam proses penyusunan.
Baca Juga: DPRD Sulteng dan Pemkab Parigi Moutong Bahas Tantangan Pembangunan Daerah
"On proses dokumen andalalinnya," kata Ivan.
Dia menjelaskan, perusahaan menunjuk konsultan bersertifikat Andalalin untuk menyusun dokumen tersebut. Ivan belum memberikan kepastian waktu penyelesaiannya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai urutan pemenuhan persyaratan administrasi penggunaan jalan daerah oleh perusahaan tambang.
Baca Juga: Paparkan Strategi Pemenangan Pileg 2029 dalam Rakornis Indonesia Timur di Bali
Terlebih, Dinas Perhubungan Morut sebelumnya telah menerbitkan surat penghentian sementara aktivitas hauling PT GMM karena perusahaan belum mengantongi dokumen persetujuan Andalalin.
Penghentian tersebut tertuang dalam surat Nomor 550/174/DISHUB/X/2026 tertanggal 22 Oktober 2026, yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan Morut, Ivan Rizal Mareoli.
Sementara itu, Alamsyah pada Kamis (22/10/2026) menegaskan bahwa penggunaan jalan untuk aktivitas perusahaan pada prinsipnya memerlukan Andalalin.
Baca Juga: Gelar RDP, Komisi II DPRD Sulteng Dorong Percepatan Normalisasi Layanan Bank Sulteng
"Sebenarnya tanpa andalalin tidak bisa, harus ada andalalin," ujarnya.
Alamsyah menjelaskan, penggunaan jalan dengan skala kecil dapat diproses melalui rekomendasi kepala dinas. Sementara penggunaan jalan berskala besar memerlukan Andalalin yang ditandatangani bupati.
Dia juga menyebut aktivitas hauling PT GMM di ruas Bimor Jaya tidak sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Baca Juga: DPRD Sulteng Dukung Penguatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla melalui Operasi Aman Tinombala
Kepala Desa Bimor Jaya, Panji Nugraha, mengatakan kendaraan pengangkut ore melintasi jalan desa sepanjang kurang lebih 13 kilometer.
Dia meminta perusahaan memisahkan jalur angkutan tambang dari jalan umum yang digunakan masyarakat.
Panji tidak mempermasalahkan kendaraan ringan atau mobil operasional karyawan melintasi jalan desa. Namun, truk pengangkut ore harus menggunakan jalan khusus.
Baca Juga: Wakil Bupati Poso Suharto Kandar Akui PKK Berperan Dukung Pembangunan Daerah
"Nanti kalau kami minta ke perusahaan itu untuk buat jalan sendiri, ya, khusus jalan hauling. Karena jalan masyarakat ini dikembalikanlah. Kalau mungkin LV-nya, bus, mobil-mobil karyawan silakan," katanya.
Menurut Panji, penggunaan jalan umum oleh kendaraan berat menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat.
Dia juga khawatir pemerintah desa akan menerima keluhan masyarakat ketika terjadi kecelakaan atau persoalan lain di jalan yang digunakan perusahaan.
Baca Juga: Sebanyak 151 Teguran Warnai Operasi Patuh Tinombala di Banggai
"Yang jelasnya kami pemerintah desa ini pasti jadi bulan-bulannya masyarakat. Padahal yang menggunakan jalan ini perusahaan, yang memberikan mereka dispensasi atau izin untuk gunakan jalan kan bukan dari desa," ujarnya.
Selain penggunaan jalan umum, Panji mempersoalkan tonase kendaraan pengangkut ore nikel.
Dia menyebut batas muatan dalam dispensasi yang diketahuinya berada pada angka 20 ton. Namun, berdasarkan pengakuan sejumlah sopir yang pernah berbincang dengannya, muatan truk diduga mencapai 30 hingga 35 ton.
Baca Juga: Karhutla di Pagimana Hanguskan Sekitar 10 Hektare Lahan
"Ini kan kalau di dispensasinya itu kalau tidak salah 20 ton, Pak. Ya, ini muatannya mereka ini di atas 30 ton. 30, 35 ton," ungkapnya.
Panji mengatakan sejumlah sopir mengaku memperoleh bonus apabila membawa muatan lebih dari 30 ton.
"Kita kan sering cerita sama sopir-sopir, ya. Sopir mengaku kami 30 ton lebih. Kalau lebih dari 30 ton ada bonusnya," katanya.
Baca Juga: Rujak Palu Berbagi Kasih di HUT ke-10
Dugaan kelebihan tonase tersebut belum disertai hasil penimbangan atau pemeriksaan resmi. Karena itu, pemeriksaan langsung terhadap kendaraan hauling diperlukan untuk memastikan kesesuaian muatan dengan ketentuan dispensasi.
Panji menyebut getaran kendaraan berat mulai menimbulkan keluhan dari warga yang tinggal di sepanjang jalan desa.
Beberapa rumah, menurut pengakuannya, mengalami keretakan. Kebisingan truk juga mengganggu kegiatan masyarakat, termasuk pertemuan di kantor desa.
Baca Juga: Bakti TNI AD untuk Rakyat Dimulai, 479 Titik di Sulteng Jadi Sasaran
"Sekarang kan sudah banyak yang mengeluh, beberapa rumah yang di pinggir jalan sudah mulai retak. Ada acara-acara, ada pertemuan. Kami di kantor desa kalau ada pertemuan pasti terganggu," katanya.
Aktivitas hauling juga disebut tidak selalu mengikuti kesepakatan jam operasional.
Panji mengatakan angkutan tambang seharusnya beroperasi pukul 07.00 hingga 17.00 WITA. Namun, truk masih ditemukan melintas sebelum pukul tersebut.
Baca Juga: Dari Bungkus Mi Instan hingga Tempat Minyak Rambut, Polisi Temukan 13 Paket Sabu
"Faktanya ada sebelum jam tujuh pagi sudah ada aktivitas hauling. Di atas jam lima sore masih ada juga yang lewat," ungkapnya.
Dia juga membandingkan pengaturan lalu lintas angkutan tambang di Desa Bimor Jaya dengan Desa Mohoni.
Menurut Panji, kendaraan hauling di Desa Mohoni berhenti melintas pada pukul 12.00 hingga 13.00. Sementara di Bimor Jaya, truk masih melintas ketika masyarakat menjalankan salat Jumat.
Baca Juga: Sinergi BPJS Ketenagakerjaan Touna dan Kejaksaan Negeri Dorong Kepatuhan Badan Usaha
"Kalau di Desa Mohoni itu kan jam 12 sampai jam 1 itu ditutup, Pak. Tidak lewat mereka di perempatan itu. Tapi kalau di sini, Pak, biar Jumatan orang lewat mereka," katanya.
Panji turut mengeluhkan kendaraan hauling yang tetap melintas ketika masyarakat menjalankan ibadah Minggu di gereja maupun saat warga menggelar pesta.
Panji mengakui perusahaan telah memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat, termasuk kompensasi debu, getaran, dan dana kesehatan.
Baca Juga: Uji Kompetensi Camat, Guna Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Namun, menurut dia, bantuan tersebut belum sebanding dengan dampak aktivitas pengangkutan ore terhadap kehidupan warga.
"Saya pikir kalau masalah kompensasi, ya kalau CSR kan kewajiban perusahaan. Kalau uang debu, uang getaran ada setiap tahun, uang kesehatan ada. Cuma kan kalau kita melihat dampak dengan uang yang diterima masyarakat itu kan tidak berbanding lurus," jelasnya.
Dia juga mengakui perusahaan menyerap tenaga kerja dari Desa Bimor Jaya. Namun, penyerapan tenaga kerja belum menyelesaikan persoalan penggunaan jalan umum oleh kendaraan pengangkut ore.
Baca Juga: Pemkab Morowali Gelar Bimtek TTIS/CSIRT, Perkuat Keamanan Siber
Panji berharap pembangunan jalan khusus hauling dapat membuka tambahan kesempatan kerja untuk masyarakat setempat.
"Jadi kalau dia buat jalan sendiri, tenaga kerja yang diserap juga banyak, dari Desa Bimor Jaya kan saya pikir sejahtera masyarakat," katanya.
Menanggapi persoalan jalan hauling, Alamsyah mengatakan pemerintah daerah memiliki wacana memperlebar jalan Desa Bimor Jaya menjadi dua jalur.
Baca Juga: Antisipasi Kekeringan, Distanhorbun Sigi Salurkan Pompa Air untuk Petani Lindu
Satu jalur direncanakan untuk kendaraan perusahaan dan satu jalur lainnya untuk masyarakat.
Wacana tersebut muncul setelah Alamsyah bersama Kepala Bidang Bina Marga melakukan survei kondisi jalan pada Kamis (22/10/2026).
"Kalau perusahaan tidak mau, ya terserah. Tapi harus dibuatkan dua jalur," kata Alamsyah.
Baca Juga: Antisipasi Kekeringan, Distanhorbun Sigi Salurkan Pompa Air untuk Petani Lindu
Selain itu, Alamsyah menjelaskan perusahaan harus memberikan dana jaminan konstruksi sebagai perlindungan terhadap aset jalan daerah.
Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban perbaikan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana jaminan tersebut untuk memperbaiki infrastruktur.
Dia menyebut nilai jaminan konstruksi pada tahun sebelumnya mencapai Rp250 juta. Namun, belum ada keterangan mengenai nilai jaminan terbaru PT GMM maupun bukti penyetorannya.
Baca Juga: Bakti TNI AD Sasar 225 Rumah Tak Layak Huni di Sulteng
Panji berharap Pemerintah Kabupaten Morut dan DPRD Morut membantu mendorong perusahaan membangun jalan khusus hauling.
Menurut dia, persoalan penggunaan jalan daerah tidak cukup diselesaikan melalui pemberian kompensasi atau perawatan jalan secara berkala.
Pemerintah juga perlu memperketat pengawasan tonase kendaraan, jam operasional, serta standar teknis pemeliharaan jalan.
Baca Juga: Police Go to School di SMKN 2 Poso, Satlantas Edukasi Bahaya Berkendara di Bawah Umur
"Jadi kita punya strategi nanti, mungkin nanti kita minta dari Pemda, dari DPRD mungkin untuk bisa membantu kami di Desa Bimor Jaya untuk bisa menekan perusahaan untuk segera memisahkan jalan masyarakat dengan jalan hauling," sebut Panji. (***)
Editor : Ilham Nusi