RADAR PALU – Pembahasan RAPBD Sulawesi Tengah 2027 mulai memasuki tahapan penting. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah dan DPRD harus menentukan program mana yang benar-benar layak mendapat porsi anggaran.
Persoalannya bukan sekadar berapa besar APBD yang tersedia, tetapi ke mana uang daerah akan diarahkan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tengah di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin (5/10/2026), yang membahas tahapan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Baca Juga: Sekkab Banggai Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Dampak Kenaikan BBM dan Tarif Penerbangan
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido mengatakan, setiap program yang masuk dalam RAPBD harus memiliki hasil yang jelas dan bisa diukur.
“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Reny dalam rapat tersebut.
Pernyataan itu menjadi penting karena ruang fiskal daerah tidak tanpa batas. Pemerintah daerah perlu membagi anggaran untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pelayanan dasar hingga program yang berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat.
Baca Juga: Tiga Remaja di Luwuk Kabur Usai Curi Solar
Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi bagian yang tetap harus diperhatikan. Begitu pula penguatan ekonomi masyarakat, sektor unggulan daerah dan upaya penanggulangan kemiskinan.
Di sisi pendapatan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu ruang yang akan terus dioptimalkan. Kepatuhan wajib pajak dan retribusi serta pengelolaan sumber pendapatan daerah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan fiskal.
Namun, tambahan pendapatan saja tidak cukup jika belanja tidak diarahkan secara tepat.
Karena itu, pembahasan RAPBD 2027 akan menjadi ruang bagi DPRD untuk memberikan masukan, koreksi dan penajaman terhadap rencana anggaran pemerintah daerah.
Reny menyebut masukan DPRD dibutuhkan agar rancangan anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Tinggal 5 Hari, OPD Morut Dikejar Tenggat BPK
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim, didampingi Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid dan Wakil Ketua III Ambo Dalle.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, anggota DPRD serta jajaran perangkat daerah turut hadir dalam rapat tersebut.
Kini perhatian publik berada pada tahap berikutnya: program apa yang akhirnya mendapat porsi anggaran dan apakah belanja tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Sulteng pada 2027.***
Editor : Muhammad Awaludin