Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Data Terintegrasi Jadi Kunci Penguatan Kinerja Kekayaan Intelektual

I
Penulis: Ismail Kamur❯
DKT Evaluasi Dashboard Monitoring Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Program Kekayaan Intelektual Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Sthala Ubud Bali, Senin (5/10/2026).
DKT Evaluasi Dashboard Monitoring Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Program Kekayaan Intelektual Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Sthala Ubud Bali, Senin (5/10/2026).

Advertisement

RADAR PALU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti Diskusi Kelompok Terumpun (DKT) Evaluasi Dashboard Monitoring Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Program Kekayaan Intelektual Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Sthala Ubud Bali, Senin (5/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas layanan kekayaan intelektual sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui pemanfaatan data yang lebih terstruktur.

Dashboard monitoring dikembangkan untuk menyajikan rekapitulasi, informasi, dan statistik layanan sebagai dasar monitoring, evaluasi, serta penyusunan proyeksi target kinerja.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menilai penguatan dashboard perlu diarahkan pada kebutuhan nyata Kantor Wilayah.

“Dashboard harus mampu menghadirkan data yang akurat, mudah dibaca, dan relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Dengan begitu, data tidak hanya menjadi laporan, tetapi menjadi dasar dalam menentukan langkah dan target kinerja,” ujar Rakhmat.

Advertisement

Pada hari pertama, peserta mendapatkan pemaparan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Konsultan Teknologi Informasi, Lembaga Administrasi Negara, serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Materi membahas arsitektur digital, keamanan siber, optimalisasi dashboard, pengembangan fitur, transformasi digital manajemen kinerja, hingga penguatan pengawasan berbasis data visual.

Rakhmat menambahkan, Kantor Wilayah perlu berperan aktif menyampaikan kebutuhan dan usulan pengembangan sistem agar dashboard benar-benar mendukung pelaksanaan tugas di daerah.

“Kami akan mengidentifikasi kebutuhan yang paling relevan di Sulawesi Tengah dan menyampaikannya sebagai bahan pengembangan dashboard. Harapannya, sistem yang dibangun dapat membantu Kanwil melakukan evaluasi secara lebih cepat, terukur, dan akuntabel,” pungkasnya.

Kegiatan ditutup dengan pembekalan tata cara pembahasan usulan pengembangan dashboard serta pembagian kelompok untuk pelaksanaan diskusi pada hari kedua.***

Advertisement

Artikel Terkait

Kanwil Kemenkum Sulteng Perkuat Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Sampah dan Tata Kelola BLUD Parimo

Kanwil Kemenkum Sulteng Perkuat Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Sampah dan Tata Kelola BLUD Parimo

Kanwil Kemenkum Sulteng harmonisasi regulasi pengelolaan sampah 2026–2046 dan tata kelola pengadaan barang/jasa BLUD di Parigi Moutong.

Kanwil Kemenkum Sulteng Dorong Regulasi Kesehatan Parigi Moutong Lebih Terukur dan Implementatif

Kanwil Kemenkum Sulteng Dorong Regulasi Kesehatan Parigi Moutong Lebih Terukur dan Implementatif

Kanwil Kemenkum Sulteng harmonisasi dua Ranperkada Parigi Moutong terkait jasa medik RSUD dan Puskesmas serta Program Sehat Bersama.

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Dua Ranperbup Parimo untuk Perkuat Perlindungan dan Kualitas Guru

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Dua Ranperbup Parimo untuk Perkuat Perlindungan dan Kualitas Guru

Kemenkum Sulteng harmonisasi dua Ranperbup Parigi Moutong tentang Satu Laptop Satu Guru serta perlindungan guru dan tenaga kependidikan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer