
RADAR PALU - Waktu penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Morowali Utara (Morut) tinggal lima hari.
Inspektorat Daerah memberi batas waktu hingga 10 Oktober 2026 dan meminta seluruh OPD segera menuntaskan rekomendasi pemeriksaan yang masih tertunda.
Inspektur Daerah Morut, Romel Erwin Tungka, menegaskan tenggat tersebut saat memimpin apel pagi di Kantor Bupati, Senin (5/10/2026).
Baca Juga: Keran Moratorium Pemekaran Daerah Didesak Buka, DPRD Sulteng Singgung Beban APBN dan Kesiapan PAD
Dia meminta seluruh OPD bergerak cepat menyelesaikan temuan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Selain temuan tahun 2025, Pemkab Morut juga menetapkan batas waktu penyelesaian temuan dari tahun-tahun sebelumnya hingga 31 Oktober 2026.
Romel meminta OPD tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Setiap perangkat daerah harus memastikan proses tindak lanjut berjalan sesuai kewenangan.
Proses itu juga wajib memiliki dokumentasi yang lengkap, termasuk untuk persoalan yang melibatkan pihak ketiga.
"Jangan sampai tindak lanjut temuan ini dibiarkan berlarut-larut. Segera selesaikan sesuai kewenangan dan dokumentasikan prosesnya, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegas Romel.
Dia menekankan bahwa penyelesaian rekomendasi BPK tidak cukup hanya dengan memenuhi administrasi.
OPD harus memastikan setiap rekomendasi mendapat tindak lanjut yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.



