RADAR PALU – Bagi warga yang membutuhkan pengobatan tetapi terkendala status kepesertaan, persoalan administrasi bisa menjadi hambatan sebelum mendapatkan layanan kesehatan. Program Berani Sehat di Sulawesi Tengah dirancang untuk menjawab persoalan tersebut melalui skema jaminan kesehatan yang terhubung dengan BPJS Kesehatan.
Hingga September 2026, sekitar 217 ribu warga Sulawesi Tengah telah mendapatkan manfaat Program Berani Sehat. Angka itu menjadi gambaran besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah digunakan ketika dibutuhkan.
Untuk memastikan penerima manfaat tidak terkendala persoalan data dan kepesertaan, Pemprov Sulteng bersama BPJS Kesehatan membahas pelaksanaan program tersebut dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (21/9/2026).
Baca Juga: 22 Buruh PT NNI Terkena PHK, Pemprov Sulteng Minta Mediasi
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pembaruan data. Ketika data kepesertaan tidak sesuai kondisi terbaru, masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat menghadapi kendala administratif saat mengakses fasilitas kesehatan.
SeHati Bantu Verifikasi Kepesertaan
Salah satu bagian dari Berani Sehat yang digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah aplikasi SeHati.
Baca Juga: IMIP dan PWI Sulteng Bahas Kolaborasi Jurnalistik Lingkungan dan Industri
Aplikasi itu terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial. Integrasi tersebut memungkinkan status masyarakat diverifikasi ketika terdapat persoalan kepesertaan.
Masyarakat yang belum memiliki kartu atau mengalami status kepesertaan tidak aktif dapat dilakukan verifikasi melalui sistem tersebut untuk mengetahui kondisi kepesertaannya dan penanganan sesuai ketentuan.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido mengatakan integrasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar persoalan administrasi tidak menjadi penghambat ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” kata Reny.
Namun, kemudahan layanan tersebut tetap bergantung pada ketepatan data. Karena itu, pembaruan data kepesertaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Data Menentukan Warga yang Dibantu
Baca Juga: Delapan Ranperda Sulteng 2027, dari Bantuan Hukum hingga PAD
Reny meminta pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait memperbarui data secara berkala.
Menurutnya, data yang akurat diperlukan untuk mengetahui masyarakat yang membutuhkan intervensi jaminan kesehatan. Sinkronisasi juga dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan munculnya data ganda atau data yang sudah tidak relevan.
“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” ujarnya.
Baca Juga: Delapan Ranperda Sulteng 2027, dari Bantuan Hukum hingga PAD
Persoalan data menjadi semakin penting karena cakupan penerima manfaat Berani Sehat sudah mencapai sekitar 217 ribu warga.
Dengan jumlah tersebut, kesalahan atau ketidaksesuaian data bukan hanya persoalan administrasi, tetapi dapat berpengaruh terhadap warga yang sedang membutuhkan akses layanan kesehatan.
Anggaran Jaminan Kesehatan Capai Rp121 Miliar
Selain persoalan kepesertaan dan data, pembiayaan menjadi bagian lain dalam pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat.
Pada 2026, Pemprov Sulteng mengalokasikan sekitar Rp121 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Pemprov juga membantu pembiayaan masyarakat kurang mampu yang belum dapat ditanggung pemerintah kabupaten atau kota.
Sementara pada 2025, dukungan pembiayaan pemerintah provinsi untuk masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan mencapai sekitar Rp68 miliar.
Baca Juga: Polisi Kantongi Nama Calon Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PDAM Palu
Reny mengatakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak cukup hanya mengejar jumlah kepesertaan. Pelayanan kepada warga juga harus menjadi perhatian, termasuk ketika masyarakat menghadapi persoalan administrasi.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat,” katanya.
Tantangan Berikutnya Bukan Sekadar Kepesertaan
Pelaksanaan Berani Sehat kini tidak hanya berkaitan dengan berapa banyak warga yang sudah terdaftar. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat dapat menggunakan jaminan tersebut ketika membutuhkan layanan.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan serta instansi pengelola data menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program.
Reny meminta berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan diselesaikan melalui koordinasi antarpihak.
“Apapun masalah dan tantangannya, mari kita hadapi bersama. Yang paling penting adalah masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” ujarnya.
Forum tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, Kepala Dinas Kesehatan Sulteng Syahriar, Anggota DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi, jajaran BPJS Kesehatan Regional Sulawesi Tengah serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.***
Editor : Muhammad Awaludin