RADAR PALU – Pasar pengadaan pemerintah kini semakin bergeser ke ruang digital. Bagi pelaku usaha di Sulawesi Tengah, perubahan ini bukan sekadar soal mengikuti sistem baru, tetapi juga peluang memperluas pasar hingga ke instansi pemerintah.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, meminta pelaku usaha segera beradaptasi dengan e-Katalog V6 sebagai bagian dari perkembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Reny, pelaku usaha yang telah masuk dalam ekosistem digital pengadaan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperkenalkan produknya kepada instansi pemerintah.
Baca Juga: Mahasiswa Untad Bawa Isu MBG, Karhutla hingga Kelangkaan BBM
Di sisi lain, sistem digital memungkinkan pemerintah mencari dan membandingkan produk dari berbagai penyedia secara lebih terbuka dan kompetitif.
“Mari kita bangun bersama ekosistem pengadaan pemerintah yang terbuka, sehat, kompetitif, transparan dan berintegritas,” kata Reny saat membuka Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pelaku Usaha Inklusif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Hotel Aston, Kamis (10/9).
Penguatan kapasitas ini tidak hanya menyasar pelaku usaha secara umum. Sekitar 120 peserta mengikuti kegiatan yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI tersebut.
Baca Juga: Tim Tabur Kejaksaan Amankan DPO Korupsi Pengadaan Tanah di Palu
Kelompok yang dilibatkan mencakup perempuan, penyandang disabilitas, pemuda hingga warga binaan.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP RI Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan, digitalisasi pengadaan dapat membuka kesempatan yang lebih setara bagi berbagai kelompok masyarakat untuk masuk ke pasar pemerintah.
LKPP, kata dia, berkomitmen membuka ruang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui ekosistem pengadaan pemerintah berbasis digital.
Dwi juga menilai Pemprov Sulteng telah menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola pengadaan yang baik.
Hal itu tercermin dari skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2025 yang mencapai 85,06. Sementara tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sulteng telah berada di level 9.
“Ini menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pengadaan yang profesional, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua Fraksi PKS Tanggapi Aksi Mahasiswa, Sebut Dewan Sudah Evaluasi MBG
Dengan perubahan sistem tersebut, kemampuan pelaku usaha beradaptasi menjadi semakin penting. Produk yang ditawarkan tidak hanya dituntut kompetitif, tetapi juga perlu mampu mengikuti mekanisme pengadaan yang semakin terdigitalisasi.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulteng Irwan turut hadir dalam kegiatan tersebut.***
Editor : Muhammad Awaludin