RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memfokuskan penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong pada tahap pemulihan. Setelah masa tanggap darurat berakhir, pemerintah memastikan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan validasi data kerusakan menjadi prioritas utama.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pascagempa yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (2/7/2026).
Anwar menegaskan perubahan status dari tanggap darurat ke masa transisi tidak boleh dimaknai sebagai berkurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak.
Baca Juga: Sarifuddin Sudding: Tantangan Ekonomi Global Jadi Alasan Nilai Pancasila Harus Terus Diamalkan
"Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apa pun statusnya. Mau tanggap darurat, masa transisi, atau status lainnya, itu hanya urusan administrasi. Tetapi pelayanan dan penanganan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus terus kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih," tegasnya.
Menurut Anwar, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah penyediaan huntara bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Ia meminta pembangunan hunian sementara tidak lagi menggunakan tenda darurat, melainkan bangunan semi permanen yang layak ditempati selama proses pembangunan hunian tetap.
"Yang paling mendesak sekarang adalah huntara. Jangan lagi model tenda, tetapi hunian sementara semi permanen yang layak ditempati dalam jangka waktu cukup panjang. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepastian," katanya.
Baca Juga: Anwar Hafid Buka Ruang Pengawasan Publik, Proyek APBD Sulteng Diminta Bebas Penyimpangan
Selain pembangunan huntara, Anwar menekankan pentingnya validasi data kerusakan rumah. Ia meminta seluruh tim teknis segera menyelesaikan asesmen lapangan agar data yang digunakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar akurat.
"Persoalan utama kita adalah data. Saya ingin memastikan apakah data kerusakan rumah masyarakat sudah benar-benar lengkap dan valid. Ketika kita masuk tahap pemulihan, semua kebijakan nantinya bergantung pada data yang akurat," ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah bersama BMKG mengidentifikasi kawasan yang dinilai tidak lagi aman untuk dihuni. Menurutnya, hasil kajian tersebut harus menjadi dasar sebelum pembangunan rumah dilakukan kembali demi meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa bumi yang terjadi pada 16 Juni 2026 mengakibatkan 4.210 rumah terdampak. Rinciannya, 4.012 unit berada di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Moutong, 18 unit di Kabupaten Poso, dan 88 unit di Kota Palu.
Dari jumlah tersebut, 2.551 rumah mengalami rusak ringan, 1.195 rusak sedang, dan 266 rumah rusak berat.
Sementara itu, Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, mengatakan pemerintah daerah kini memasuki masa transisi menuju pemulihan dengan tetap melanjutkan seluruh pekerjaan yang belum selesai selama masa tanggap darurat.
Ia mengungkapkan gempa bumi menyebabkan tiga warga meninggal dunia di Kabupaten Sigi. Saat ini, pembangunan huntara bagi pemilik 266 rumah rusak berat menjadi prioritas, disertai pemulihan infrastruktur dasar seperti akses jalan menuju Lembah Tongoa dan distribusi air bersih di sejumlah wilayah terdampak.
"Kami memang telah memasuki masa transisi, tetapi seluruh pekerjaan yang belum selesai pada masa tanggap darurat tetap kami lanjutkan. Fokus kami adalah memastikan masyarakat segera pulih dan dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal," ujar Rizal.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa tahap pemulihan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan seluruh proses rehabilitasi berjalan berdasarkan data yang valid, tepat sasaran, dan mengutamakan keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana.***
Editor : Muhammad Awaludin