RADAR PALU – Sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara mulai mengambil peran langsung dalam pembangunan infrastruktur daerah. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sebanyak 16 perusahaan berkomitmen membiayai pembangunan dan peningkatan jalan senilai sekitar Rp355 miliar.
Komitmen tersebut lahir setelah pertemuan antara Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dengan manajemen perusahaan tambang di Jakarta, Rabu (10/6/2026). Hasilnya, dua ruas jalan strategis yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat akan dikerjakan melalui pendanaan CSR perusahaan.
Menariknya, bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk dana tunai kepada pemerintah daerah. Seluruh pekerjaan akan dilaksanakan langsung oleh perusahaan sesuai kesepakatan yang telah dibangun bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BPR/Binatarung) Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, menjelaskan bahwa pemerintah nantinya hanya menerima hasil pekerjaan dalam bentuk aset infrastruktur yang telah selesai dibangun.
"Proyek perbaikan dan pembangunan jalan itu dikerjakan langsung oleh perusahaan. Pemerintah provinsi menerima asetnya setelah selesai," kata Faidul kepada media ini, Jumat (12/6/2026).
Menurut Faidul, terdapat dua ruas jalan yang menjadi sasaran program CSR tersebut, yakni ruas Towi-Kolonodale dan ruas Buleleng-Matarape.
Baca Juga: DPD LAKIP-45 Sulteng Desak Kajari Morowali, Segera Tetapkan Tersangka Oknum Kades Nambo
Ruas Towi-Kolonodale menjadi tanggung jawab konsorsium yang terdiri atas 16 perusahaan tambang. Mereka berkomitmen membiayai pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sepanjang 13 kilometer.
Sementara itu, ruas Buleleng-Matarape akan dikerjakan oleh satu perusahaan tambang yang mengambil tanggung jawab penuh atas pembiayaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang dipimpin langsung Gubernur Anwar Hafid bersama manajemen perusahaan tambang di Hotel Mercure Jakarta.
"Hasil pertemuan menyepakati dua ruas jalan yang menjadi tanggung jawab perusahaan melalui dana CSR dengan nilai total sekitar Rp355 miliar," ujar Faidul.
Gubernur Anwar Hafid menilai kolaborasi dengan dunia usaha menjadi salah satu solusi percepatan pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, kebutuhan infrastruktur yang besar tidak selalu harus bergantung pada APBD. Melalui sinergi dengan sektor swasta, pembangunan tetap bisa berjalan tanpa membebani keuangan daerah.
Baca Juga: DPD LAKIP-45 Sulteng Desak Kajari Morowali, Segera Tetapkan Tersangka Oknum Kades Nambo
"Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah," kata Anwar.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu mengatakan pembangunan jalan tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi masyarakat di kawasan Morowali dan Morowali Utara.
Anwar menilai model kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, sektor industri yang memanfaatkan sumber daya alam daerah perlu turut berkontribusi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Sulawesi Tengah menyambut baik kesepakatan ini karena tujuannya sama, yakni memberi manfaat kepada rakyat," tegas Anwar.
Dengan nilai investasi mencapai ratusan miliar rupiah, proyek jalan melalui dana CSR ini diharapkan menjadi salah satu langkah percepatan pembangunan infrastruktur tanpa harus menunggu kemampuan anggaran pemerintah daerah.***
Editor : Muhammad Awaludin