RADARPALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melalui tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum terus memperkuat kapasitas penyusunan kebijakan publik yang berkualitas dengan mengikuti Webinar Hybrid Kolaborasi Jabatan Fungsional dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan bertema “Penguatan Sinergi Jabatan Fungsional dalam Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berkualitas, Berbasis Bukti, dan Berorientasi Hasil”, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan yang diikuti secara virtual dari Ruang Kerja BSK Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antarfungsi dalam mendukung penyusunan kebijakan hukum yang lebih adaptif, berbasis data, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutan yang disampaikan mewakili Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Direktur Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN LAN RI, Yogi Suwarno, menegaskan bahwa kualitas kebijakan publik pada era saat ini tidak lagi ditentukan oleh kemampuan satu individu ataupun satu organisasi, melainkan oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor, lintas disiplin, serta lintas jabatan fungsional.
Baca Juga: Pemkab Sigi Kembali Usulkan Gedung Layanan Perpustakaan, Target Dibangun pada 2027
Menurutnya, setiap jabatan fungsional memiliki kompetensi yang saling melengkapi sehingga diperlukan functional policy ecosystem yang mampu menghasilkan kebijakan berbasis bukti, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu, dalam keynote speech, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, memperkenalkan konsep Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai instrumen collaborative governance yang menghubungkan BSK Hukum, Kantor Wilayah, dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy making).
Ia menjelaskan bahwa BSK Hukum berperan sebagai penjaga standar metodologi kebijakan, Kantor Wilayah menjadi policy node yang menerjemahkan kebutuhan dan dinamika daerah, sedangkan Pemerintah Daerah menjadi pelaksana sekaligus pemilik persoalan yang harus diselesaikan melalui kebijakan.
Konsep tersebut diperkuat dengan lima mesin penggerak FKK, yakni knowledge broker, satu pintu data kebijakan, kajian kolaboratif, harmonisasi hulu, dan feedback loop implementasi.
Pada sesi materi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Muhammad Ardiningrat Hidayat, memaparkan pentingnya sinergi antara Analis Kebijakan, Analis Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari tahap pra-pembentukan, pembentukan, hingga evaluasi pascapembentukan kebijakan.
Selain itu, Aceh Provincial Lead SKALA, Dicky Ariesandi, menekankan bahwa pengambilan keputusan pembangunan harus didasarkan pada data yang valid, akurat, relevan, dan tepat waktu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, kemampuan analisis data, penelitian, berpikir kritis, komunikasi, serta kolaborasi menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki jabatan fungsional dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
