Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jadwal DPRD Sulteng Dikunci, Arnila Minta Tak Ada Lagi Agenda yang Meleset

A
Penulis: Annisa Wibdy❯
Wakil Ketua I DPRD Sulteng Arnila H. Moh. Ali memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Selasa (4/8/2026), yang menetapkan jadwal kerja dewan hingga pembahasan APBD 2027. FOTO: Annisa Nurul Wibdy.
Wakil Ketua I DPRD Sulteng Arnila H. Moh. Ali memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Selasa (4/8/2026), yang menetapkan jadwal kerja dewan hingga pembahasan APBD 2027. FOTO: Annisa Nurul Wibdy.

Advertisement

RADAR PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mulai mengunci agenda kerja untuk beberapa bulan ke depan. Melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus), seluruh jadwal pembahasan, mulai dari rapat komisi, Badan Anggaran (Banggar), hingga rapat paripurna, disepakati sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan kedewanan.

Rapat berlangsung di Ruang Baruga Gedung B Lantai III DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Palu, Selasa (4/8/2026). Wakil Ketua I DPRD Sulteng Arnila H. Moh. Ali memimpin langsung jalannya rapat bersama anggota Bamus dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Agenda utama rapat adalah menyusun garis besar materi sekaligus menetapkan jadwal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026 serta KUA-PPAS APBD 2027.

Selain itu, Bamus juga menyusun jadwal rapat Badan Anggaran, rapat komisi bersama mitra OPD, hingga rapat paripurna yang akan menjadi dasar pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.

Dalam pembahasan, sejumlah anggota Bamus mengusulkan agar rapat komisi bersama OPD dicantumkan secara resmi dalam agenda DPRD. Menurut mereka, seluruh tahapan pembahasan anggaran perlu memiliki jadwal yang jelas agar proses penyusunan APBD berlangsung tertib, terukur, dan terdokumentasi.

Advertisement

Anggota dewan juga menyoroti padatnya agenda pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027. Mereka berharap setiap komisi memperoleh waktu yang cukup untuk mengevaluasi program serta anggaran masing-masing OPD sebelum pembahasan berlanjut di Badan Anggaran.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Arnila menegaskan bahwa jadwal yang telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah harus menjadi acuan seluruh alat kelengkapan dewan.

"Apa yang sudah kita tetapkan dalam jadwal Bamus tidak lagi meleset dari apa yang sudah kita tentukan. Jangan lagi ada istilah tahap satu atau tahap dua. Jadwal yang sudah disepakati harus menjadi pegangan bersama. Memang sebelumnya pembahasan anggaran sempat tertunda karena berbenturan dengan agenda reses, tetapi waktu yang ada harus kita manfaatkan semaksimal mungkin," tegas Arnila.

Ia menilai kedisiplinan menjalankan jadwal menjadi kunci agar seluruh tahapan pembahasan anggaran dapat selesai sesuai target tanpa mengurangi kualitas pembahasan.

Di penghujung rapat, seluruh peserta menyepakati agenda yang telah disusun. Arnila kemudian meminta Sekretariat DPRD segera mendistribusikan hasil rapat beserta jadwal kepada seluruh anggota Bamus dan komisi agar tidak terjadi perbedaan pelaksanaan di lapangan.

Advertisement

Artikel Terkait

Bunda Wiwik: APBD Harus Membangun Manusia dan Keluarga

Bunda Wiwik: APBD Harus Membangun Manusia dan Keluarga

Pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah.

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Dua Raperda APBD Parigi Moutong

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Dua Raperda APBD Parigi Moutong

Kemenkum Sulteng fasilitasi harmonisasi dua Raperda APBD Parigi Moutong untuk memperkuat kualitas regulasi dan tata kelola anggaran daerah.

DPRD dan Pemkot Palu Sepakati KUA-PPAS APBD 2027

DPRD dan Pemkot Palu Sepakati KUA-PPAS APBD 2027

DPRD dan Pemkot Palu menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 dalam rapat paripurna dengan pendapatan dirancang Rp1,9 triliun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer