RADAR PALU - Aksi damai Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Buol, meledak di lantai 1 gedung DPRD Buol, Selasa (12/5/2026).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin Wakil Ketua (Waket) II DPRD Buol, Ahmad Kuntuamas berubah jadi ajang "debat panas" antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol dan forum Kades.
Dihadapan Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Moh Yamin Rahim, Kepala BPKAD Moh. Kasim Ali, dan Kepala Dinas (Kadis) BPMDES, Forum Kepala Desa (FKD) tanpa tedeng aling-aling menuding Pemkab Buol sengaja menahan hak aparat desa.
Lima bulan hak desa ditahan tanpa alasan jelas, Dana Operasional Desa dari pencairan tahap pertama 40 persen yang seharusnya jadi napas pelayanan masyarakat justru "menguap" dengan dalih efisiensi anggaran.
Baca Juga: SDM Tidak Dianggap, Pelantikan Pejabat Sulteng Tanpa Perwakilan Buol
Sementara tahap kedua sudah di depan mata Pemda malah baru sanggup tawar Rp 5 juta per desa. Sebuah angka yang dianggap FKD sebagai bentuk pelecehan terhadap marwah 108 desa di Buol.
Ketua FKD Ramli K. Sulu meledak di ruang rapat. "Kami datang bukan mengemis ini hak kami! Jangan ajari kami efisiensi kalau Pemkab sendiri gagal kelola uang rakyat," tegas Ramli dengan nada tinggi.
Para kades menolak mentah-mentah tawaran Rp5 juta. Mereka ngotot bayar lunas sisa 40 persen tahap pertama atau siap-siap desa lumpuh total.
Baca Juga: Progres Cetak Sawah Baru di Sigi Capai 103 Hektare, Kendala Irigasi Masih Jadi Tantangan
Alasan Sekda dan Kepala BPKAD dinilai mengada-ada Moh Yamin Rahim dan Moh Kasim Ali berdalih dana transfer pusat belum masuk ke kas daerah sehingga tidak bisa mengambil.
Keputusan dan Pemda sibuk normalisasi APBD. Dalih yang sama diulang-ulang setiap kali ditagih, sementara gaji ASN, guru, P3K, nakes, hingga utang pihak ketiga katanya tetap diprioritaskan. FKD curiga ada permainan "pilih kasih" dalam pencairan anggaran.
RDP panas sejak pagi hingga malam tanpa hasil Tawar-menawar buntu. Pemda tetap pada pendirian tidak sanggup bayar sekarang. FKD pulang dengan tangan kosong dan luka kecewa.
Baca Juga: Progres Cetak Sawah Baru di Sigi Capai 103 Hektare, Kendala Irigasi Masih Jadi Tantangan
Kekecewaan itu langsung dibayar tunai dengan ancaman paling keras mogok pelayanan desa mulai besok, Rabu (6/5/2026).
Minggu depan, Buol siap diguncang demo besar. Ramli K Sulu memastikan ribuan massa dari 108 desa akan turun ke jalan.
"Dengan terpaksa kami aksi damai. Tuntutan tidak dipenuhi, pelayanan kami setop. Biar Pemda rasa bagaimana susahnya rakyat kalau kantor desa tutup," ancam Ramli. Gelombang protes rakyat desa di depan mata.
Baca Juga: Kementan, TNI AL, dan Pemkab Nganjuk Kolaborasi Pacu Swasembada Kedelai Nasional
Wakil Ketua II DPRD Ahmad Kuntuamas lempar bola panas ke Pemda. Ia menyayangkan RDP gagal dan secara tegas meminta Pemda segera cari solusi.
"Jangan tunggu desa lumpuh baru bergerak. Kades sudah ancam setop layanan publik. Ini darurat," desak Ahmad. DPRD seolah cuci tangan menyerahkan bom waktu ke tangan eksekutif.
Nasib 108 desa kini di ujung tanduk Hak operasional ditahannpelayanan terancam stop, dan demo akbar siap meledak. Jika Pemda Buol masih bermain dengan alasan klasik "dana DAU belum masuk dari pusat " dan "normalisasi APBD", maka bersiaplah menghadapi amuk rakyat desa yang merasa dikhianati. Waktu terus berjalan, kesabaran kepala desa sudah habis.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin