RADAR PALU - Kasus kecelakaan kerja di tambang Morowali langsung memicu reaksi DPRD Sulawesi Tengah. Perusahaan diminta buka-bukaan soal kronologi hingga langkah penanganan korban—isu yang menyentuh langsung keselamatan ribuan pekerja di sektor tambang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi III dan Komisi IV, Rabu (15/4/2026).
RDP berlangsung di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, sejak pukul 10.00 WITA. Agenda utama: mengusut kecelakaan tenaga kerja di area tambang milik PT Fajar Metal Industri di Morowali.
Baca Juga: DPRD Sulteng Dalami Insiden Kecelakaan Kerja di PT Fajar Metal Industri
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulteng Arnila Hi. Moh. Ali, didampingi Ketua Komisi III Dandy Adhi Prabowo dan Ketua Komisi IV H. Moh. Hidayat Pakamundi.
Dalam forum tersebut, DPRD langsung menyoroti dua hal krusial: kronologi kecelakaan dan langkah penanganan yang dilakukan perusahaan.
Permintaan ini bukan tanpa alasan. DPRD menilai transparansi penting untuk memastikan standar keselamatan kerja benar-benar diterapkan, terutama di sektor tambang yang berisiko tinggi.
Baca Juga: DPRD Poso Dorong Infrastruktur dan Investor Masuk
Perwakilan PT Fajar Metal Industri hadir dan diminta memberikan penjelasan langsung di hadapan anggota dewan dan instansi terkait.
RDP ini juga dihadiri berbagai pihak lintas sektor, mulai dari pemerintah provinsi hingga pengawas tambang.
Di antaranya:
-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng
-Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng
-Koordinator Inspektur Tambang Sulteng
-UPT Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II
-Perwakilan Pemkab Morowali
-Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulteng
Kehadiran banyak pihak ini menegaskan bahwa kasus kecelakaan kerja tidak hanya menjadi urusan perusahaan, tetapi juga pengawasan negara.
Kasus ini kembali membuka pertanyaan besar: seberapa ketat standar keselamatan kerja di industri tambang?
Bagi masyarakat, terutama keluarga pekerja, isu ini bukan sekadar angka statistik. Ini menyangkut nyawa dan masa depan.
DPRD menegaskan, hasil RDP ini akan menjadi dasar evaluasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan rekomendasi tegas jika ditemukan kelalaian.***
Editor : Muhammad Awaludin