RADAR PALU – Antrean truk yang memadati badan jalan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong menjadi sorotan serius pemerintah daerah.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas sekaligus distribusi barang antarwilayah.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Perhubungan mendorong pembahasan lintas sektor melalui forum lalu lintas guna merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Pimpin Upacara HUT ke-24 Parigi Moutong, Pertanyakan Capaian dan Tantangan Ekonomi
Kepala Dinas Perhubungan Parigi Moutong, Ir. Lewis, mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat awal bersama tim terkait untuk menyikapi persoalan tersebut.
Namun, menurutnya, langkah penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial dan membutuhkan kajian bersama lintas instansi.
“Rapat awal sudah kami lakukan, tetapi ini perlu dibahas lebih lanjut melalui forum lalu lintas agar bisa dirumuskan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga: PPK–PPTK Proyek Perpustakaan Parimo Diperiksa Polisi
Salah satu opsi yang mengemuka adalah optimalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, di sejumlah titik strategis. Upaya ini dinilai dapat mengurangi penumpukan kendaraan yang selama ini terpusat di lokasi tertentu.
Lewis mencontohkan, fasilitas pengisian BBM di wilayah Pombalowo berpotensi dimaksimalkan untuk melayani kebutuhan truk angkutan barang. Dengan demikian, antrean panjang yang kerap terjadi di satu titik dapat diurai secara bertahap.
“Jika distribusi BBM diperluas, termasuk memaksimalkan layanan di Pombalowo, maka beban antrean bisa terbagi dan tidak menumpuk di satu lokasi,” jelasnya.
Baca Juga: HUT Parimo ke-24, Gubernur Target Kemiskinan Turun
Ia juga menyoroti posisi strategis Kabupaten Parigi Moutong sebagai daerah lintas provinsi yang berdampak pada tingginya mobilitas angkutan logistik.
Kondisi ini, kata dia, menuntut adanya penanganan yang terkoordinasi dan berbasis kajian teknis.
Karena itu, forum lalu lintas dinilai menjadi wadah penting untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat kepolisian, hingga pelaku usaha transportasi.
Baca Juga: Bupati Parimo Jemput Peluang Nasional, SDM Transportasi Jadi Mesin Akselerasi
“Permasalahan ini tidak bisa ditangani sendiri. Harus dibahas bersama agar solusi yang dihasilkan tidak hanya mengurai antrean, tetapi juga menjaga kelancaran distribusi barang,” tegasnya.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin